Peluang Restorative Justice bagi AG Pelaku Penganiayaan David, Bisa Damai lewat Cara Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelaku penganiayaan David Ozora yang masih di bawah umur, AG (15), berpeluang menempuh jalur damai dengan cara diversi.

Diversi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam UU tersebut, aparat penegak hukum diamanatkan untuk melaksanakan jalur damai bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Anak).

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara bagi Anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 7 ayat (2) No. 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang syarat diversi, di antaranya, pelaku anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan orang tua atau walinya, korban atau orangtua maupun walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

“Meski demikian, diversi hanya bisa dilaksanakan apabila ada perdamaian dan pemberian maaf dari korban dan keluarga korban,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana, Sabtu (18/3/2023).

“Bila tidak ada kata maaf, maka perkara pelaku anak harus dilanjutkan sampai pengadilan,” ujarnya.

Baca Juga: Alasan Mario Dandy Cs Pelaku Penganiayaan David Tak Layak Dapat Restorative Justice

Penjelasan Ketut tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya".

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU tersebut juga menjelaskan beberapa syarat Diversi, di antaranya "tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat".

Hasil kesepakatan diversi bisa berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, pelayanan masyarakat, dan turut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.

Proses peradilan pidana Anak akan tetap dilanjutkan apabila proses diversi tak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho menerangkan, meski keluarga David menerima permohonan maaf AG dan memilih jalan damai, negara belum tentu bisa menerima hal itu.

Baca Juga: Pakar Sebut Restorative Justice Tidak Cocok Diterapkan dalam Kasus Penganiayaan David

"Kalau pun pihak keluarga korban menerima, negara pun belum tentu bisa menerima,” kata Hibnu, Minggu (19/3) dilansir dari Antara.

Pasalnya, penganiayaan terhadap David Ozora merupakan tindak pidana berat, sehingga keadilan restoratif bagi pelaku justru dinilai menyalahi peraturan Kejaksaan.

“Sementara AG sendiri, dijerat dengan pasal penganiayaan berat yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun,” ujarnya.

Adapun AG yang masih d ibawah umur dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 76c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 Ayat 1 jo Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 354 Ayat 1 jo Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 353 Ayat 2 jo Pasal 56 KUHP, subsider Pasal 351 Ayat 2 jo Pasal 56 KUHP.

Seperti dua pelaku lainnya, ancaman hukuman maksimal terhadap AG berdasarkan pasal tersebut lebih dari tujuh tahun penjara.

Baca Juga: Pesan dan Janji Ayah David Ozora Korban Penganiayaan Mario: Kamu Gak Sendiri Sayang, Gak akan Pernah

Keluarga David tolak damai

Di sisi lain, pihak keluarga korban yang diwakili oleh Alto Luger menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan damai dengan pelaku penganiayaan David.

"Tidak ada (damai)," kata Alto Luger, Jumat (17/3/2023) kepada Kompas.tv. 

Ia menegaskan bahwa perkara penganiayaan David akan tetap berjalan sesuai hukum.