JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011 Yunus Husein membeberkan pola dugaan tindak pidana pencucian uang setiap jelang pemilihan umum (pemilu).
Beberapa pola yang menurutnya muncul setiap menjelang pelaksanaan pemilu di antaranya meningkatnya kasus kredit macet dan pembobolan bank.
“Setiap menjelang pemilu biasanya kredit macet selalu meningkat, bank dibobol pasti ada, skandal-skandal seperti itu pasti ada,” tuturnya dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (15/3/2023).
Ia kemudian mencontohkan ksus pembobolan salah satu bank milik pemerintah.
Baca Juga: Buntut Isu Transaksi Rp 300 T, Menkeu Sri Mulyani Minta PPATK Buka Data Detailnya!
Kala itu, ia sempat menemui narapidana pada kasus tersebut di Lapas Cipinang, yang akhirnya ia mengetahui bahwa hal itu berkaitan dengan politik.
“Saya tahu belakangan itu terkait politik, setelah saya menemui narapidana di Cipinang, Pak Edi namanya.”
“Saya tanya, ‘Mas Edi udah ngajuin kasasi belum?’ (dia menjawab) ‘Belum’, terus (saya tanya lagi) ‘Pakai siapa (lawyernya)? Lawyernya sang politisi itu, teman saya,” urainya.
Narapidana tersebut, kata Yunus mengaku si politisi menyuruhnya menggunakan jasa pengacara tersebut, dan semua biaya ditanggung oleh politisi itu.
“Di situ saya semakin sadar bahwa kasus itu ada kaitannya dengan politik.”
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.