Sanksi Polisi Calo di Polda Jateng Disebut Terlalu Ringan, Kompolnas: Harusnya Proses Pidana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sanksi polisi calo di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) dinilai terlalu ringan karena tak melewati proses pidana.

”Suap itu (termasuk) tindak pidana. Seharusnya diproses pidana juga agar adil dan ada efek jera," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, Kamis (9/3/2023).

Menurut Poengky sanksi demosi (turun pangkat) dan pemotongan tunjangan bagi lima pelaku percaloan merupakan diskriminasi yang menguntungkan bagi mereka.

"Tindak pidana yang tidak diproses pidana dan hanya diproses etik justru menunjukkan adanya diskriminasi yang menguntungkan para pelaku,” tegasnya.

Melansir Kompas.id, Kompolnas berharap, lima polisi dan dua ASN itu diberi sanksi berat berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). 

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy menyebut lima polisi calo, yakni Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW telah dijatuhi hukuman.

Baca Juga: Tak Dipecat, 5 Polisi yang Tertangkap Tangan Jadi Calo Penerimaan Bintara Polda Jateng Disanksi Ini

Sanki yang diberikan kepada para pelaku ialah sanksi etik serta sanksi administrasi. Sanksi etik berupa permintaan maaf kepada institusi Polri, sedangkan sanksi administrasi berupa demosi selama dua tahun.

Selain itu, polisi calo penerimaan bintara di Polda Jateng itu juga menjalani hukuman penempatan khusus (patsus) selama 21-30 hari.

Iqbal juga menerangkan, dua ASN Polda Jateng yang terlibat telah dijatuhi hukuman. 
Pangkat mereka diturunkan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama setahun.

Ia juga menerangkan, uang hasil percaloan para pelaku juga telah dikembalikan kepada orangtua calon siswa bintara.

”Uang yang sempat diserahkan telah dikembalikan kepada orangtua calon siswa bintara oleh tim dari Mabes Polri," jelas Iqbal di Semarang, Kamis (9/3).

Baca Juga: 5 Polisi Disidang Etik dan 2 ASN Polri Diduga Jadi Calo Penerimaan Bintara Polda Jateng 2022

Iqbal menyebut, percaloan tersebut tak memengaruhi hasil seleksi yang ia sebut 'murni berdasarkan kemampuan calon siswa'.

"Kejadian itu tidak memengaruhi atau mengubah hasil seleksi. Hasil seleksi murni berdasarkan kemampuan calon siswa sendiri,” imbuhnya.

Sebelumnya, lima polisi dan dua ASN di Polda Jateng terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Kasus percaloan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022 itu terungkap berkat aduan masyarakat. Divpropam Polri pun menyita uang hingga puluhan miliar dalam OTT tersebut.

Di sisi lain, Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi mengaku akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam praktik percaloan tersebut.

Ia oun berharap, kasus itu merupakan yang terakhir di Polda Jateng.

"Ke depan, saya berharap Propam dapat lebih ketat dalam fungsi pengawasannya terhadap proses seleksi,” ujar Luthfi di depan anggotanya saat Apel Pagi di Polda Jateng, Senin (6/3).