Pengamat Hukum Tata Negara Dukung KY Periksa Hakim PN Jakpus soal Putusan Penundaan Pemilu 2024
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mendukung upaya Komisi Yudisial (KY) yang akan memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait putusan penundaan tahapan pemilu 2024. (Sumber: KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD )
Dalam hal ini, Refly menyebutnya sebagai praktik mafia peradilan.
“Kalau ini pihak yang setara, maka kongkalikong. Ini seperti praktik mafia peradilan, ada memberi, ada menerima, ini ada negosiasi. Tapi kalau itu intervensi, maka ada kekuasaan yang bisa memerintahkan dan menyuruh,” jelas Refly.
Baca Juga: Respons Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu, Refly Harun Singgung Kongkalikong dan Intervensi
Polemik ini bermula dari Partai Prima yang menggugat KPU pada 8 Desember 2022.
Partai Prima merasa dirugikan terkait hasil verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu.
KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual.
Hal itu membuat Partai Prima melayangkan gugatan ke PN Jakpus.
Pada Kamis (2/3/2023), majelis hakim memutuskan mengabulkan semua gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu.
Baca Juga: KY: Kami akan Kawal Proses Banding KPU Soal Putusan PN Jakpus yang Minta Tunda Pemilu
Terbaru, Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito mengatakan, pihaknya akan memeriksa Ketua PN Jakpus, hakim, serta panitera terkait putusan tersebut.
Hal itu dilakukan setelah KY menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih yang menduga majelis hakim PN Jakpus melakukan pelanggaran etik.
Sumber : Kompas TV
BERITA LAINNYA
Pilkada Sampang Diwarnai Pembacokan hingga Tewas, Polda Jatim Terjunkan Tim Khusus
26 November 2024, 13:19 WIB
Ketua MPR Serahkan Bantuan Rp250 Juta untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi Lewat Baznas
26 November 2024, 13:15 WIB
Terbaru! Seluruh Korban Longsor Karo Ditemukan, BPBD Fokus Perbaiki Akses Desa
26 November 2024, 13:04 WIB
Pencarian Panjang, 6 Korban Hilang Longsor Karo Berhasil Ditemukan
26 November 2024, 12:59 WIB
Perjuangan Pendistribusian Surat Suara di PBD Hingga Harus Sebrangi Sungai Gunakan Tali
26 November 2024, 12:58 WIB
Link Real Count Pilkada 2024 Resmi KPU untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Seluruh Indonesia
26 November 2024, 12:57 WIB
Ditpolairud Gagalkan Penyelundupan Hewan Tak Berizin Dan Miras Lokal
26 November 2024, 12:55 WIB
Fakta di Balik Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang: Berusaha Lerai Tawuran Geng?
26 November 2024, 12:53 WIBFOLLOW US
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.
VIDEO TERPOPULER