Tegaskan PBNU Tak Pernah Perintahkan Boikot Pajak, Jusuf Hamka: kalau Orang per Orang, di Luar NU

Hal tersebut, kata Jusuf Hamka, juga selaras dengan yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau yang biasa disapa Gus Yahya, saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo pada Kamis (2/3).

Meski tak menyinggung terkait boikot pajak, namun Gus Yahya, kata Jusuf, menuntut akuntabilitas pemerintah. 

"Gus Yahya pun juga sama, beliau tidak bilang memboikot, tapi meminta ada akuntabilitas bahwa ini diproses secara hukum yang salah, dan kekuatan yang dipungut dari pajak harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan orang banyak," jelasnya.

Seruan boikot pajak yang mengemuka baru-baru ini sebagai buntut kasus penganiayaan Cristalino David Ozora, anak pengurus GP Ansor, oleh putra salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang bernama Mario Dandy Satriyo.

Usai kasus penganiayaan tersebut terungkap ke publik, harta Rafael yang berjumlah Rp56 miliar dan gaya hidup mewah keluarganya juga turut disorot.

Di tengah masalah itu, Said Aqil menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk kritik keras kepada negara atas terungkapnya kekayaan Rafael yang dianggap janggal tersebut.

Said Aqil mengatakan jika memang Rafael melakukan penyelewengan selama bekerja sebagai eselon III di Ditjen Pajak, maka dia meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Cerita Proses Rafael Dicopot dari Pejabat Pajak

"Tahun 2012 bulan September, Munas Ulama di Pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan. Keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata Said, Selasa (28/2/2023) lalu, dikutip dari Tribunnews.