Kebijakan Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Komisi X DPR RI: Opsi yang Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi X DPR RI Syaiful Huda tidak setuju dan menganggap tidak tepat kebijakan sekolah jam 5 pagi yang diterapkan di sejumlah sekolah menengah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Saya tidak dalam posisi setuju," kata Syaiful kepada Kompas TV,  Kamis (2/3/2023).

Seperti yang diketahui, Ide masuk sekolah jam 5 pagi pertama kali dicetuskan oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. 

Meski banyak mendapat penolakan, Viktor berkeras bahwa perlu ada “desain khusus” demi membuat siswa di NTT menjadi lebih kompetitif.

Terkait hal itu, Syaiful menilai keputusan yang diambil oleh Gubernur NTT dengan memajukan jam sekolah adalah tidak tepat. Ia berpendapat, masih ada cara lain yang lebih tepat untuk mendisiplinkan murid. 

"Karena ini di bidang pendidikan, kita perlu tahu persis keinginan Pak Gubernur untuk menegakkan mengajari anak untuk disiplin dan seterusnya," lanjutnya. 

"Saya kira masih banyak cara untuk mendisiplinkan anak, mengajari anak untuk produktif."

"Tapi menurut saya, opsi untuk memajukan jam masuk sekolah, saya kira opsi yang tidak tepat," ujarnya.

"Karena kalau kita lihat, pendidikan di luar negeri, pagi hari itu malah waktu yang diberikan kepada siswa untuk memperbanyak interaksi dengan orang tua."

"Ini yang perlu menjadi catatan Pemprov NTT."

Baca Juga: Polemik Sekolah Jam 5 Pagi, PGRI: Jam 7 Paling Ideal

Syaiful menambahkan, Pemprov NTT seharusnya lebih fokus ke masalah lain di dunia pendidikan daripada mengurusi substansi proses pembelajaran di mana Kemendikbud lebih paham mengenai hal itu. 

"Saya berharap Pemprov untuk lebih concern kepada isu-isu kesejahteraan guru, perbaikan saraha prasarana karena terkait dengan substansi proses pembelajaran, saya kira yang punya ukuran lebih detail adalah Kemendikbud," ucapnya. 

"Dan bahkan saya membayangkan, kalau konteks semangatnya adalah menambah jam, jangan didorong terlebih dahulu bisa masuk jam 5. Lebih baik ditambahkan jamnya di akhir," tutur Syaiful. 

Komisi X DPR RI pun telah meminta Kemendikbud untuk mengkaji polemik ini sebelum nantinya diputuskan menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan. 

"Kita sudah meminta kepada Kemendikbud untuk memitigasi apakah kebijakan ini sifatnya masih opsional atau sudah diputuskan wajib," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Syaiful juga menyayangkan sikap dari Viktor yang seakan memaksakan kebijakan ini meski mendapatkan keberatan dari orang tua siswa. 

"Tapi saya menyayangkan sikap dari Pak Gubernur, yang menurut saya tidak tepat ketika orang tua yang keberatan diminta untuk anaknya sekolah di luar NTT," kata dia. 

"Saya kira kan jadinya tidak tepat. Padahal kita masih ada persoalan tingkat partisipasi akses terhadap pendidikan dan seterusnya."

"Karena itu saya ingin mendorong satu ukuran objektif saja dan ini berlaku secara global. Bahwa semestinya, memang pagi hari adalah ruang untuk memperluas interaksi dengan orang tua, bukan untuk proses belajar," pungkasnya.  

Baca Juga: Untung atau Rugi Masuk Sekolah Pukul 05.30 di NTT