Bela SBY, Politikus Demokrat: Pernyataan Hasto PDIP Menyesatkan, Harus Banyak Belajar

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut,  pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesatkan. 

Hal ini menanggapi pernyataan Hasto ihwal kenaikan suara Demokrat sebesar 300 persen di Pemilu 2009 karena adanya pergantian sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. 

Baca Juga: Respons Komentar SBY soal Pergantian Sistem Pemilu, Sekjen PDIP Beri Tanggapan Menohok

"Tuduhan Bung Hasto bahwa karena perubahan sistem pemilu tersebut Partai Demokrat memperoleh kenaikan hampir 300 persen. Pernyataan itu tak hanya keliru namun juga menyesatkan," kata Kamhar kepada Kompas TV, Senin (20/2/2023). 

Menurut dia, kenaikan suara yang diraih partai berlambang bintang mercy itu karena rakyat puas dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 

"Kenaikan elektoral pada masa itu jelas dikarenakan rakyat masih sangat menghendaki Pak SBY melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua." 

Ia menyebut, persentase perolehan suara SBY jauh di atas Partai Demokrat artinya capaian partainya pada masa itu terkerek naik sebagai insentif politik dari rakyat yang mengetahui bahwa Partai Demokrat adalah partainya Presiden RI ke-6 tersebut.

 

"Jadi keliru dan menyesatkan jika disebut bahwa kenaikan perolehan Partai Demokrat pada saat itu karena perubahan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka." 

"Karena faktanya di berbagai Dapil beberapa caleg yang terpilih malah tak pernah turun ke dapil namun karena besarnya perolehan suara partai, mereka kemudian berhasil menjadi anggota DPR," ujarnya.

Ia menambahkan, Partai Demokrat tetap bersikukuh mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka karena inilah sistem yang paling demokratis. 

"Bung Hasto harus lebih banyak belajar tentang demokrasi. Intisari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, parpol salah satu pilar demokrasi menjadi alat untuk melayani kedaulatan rakyat. 

Bukan sebaliknya, kedaulatan rakyat dikebiri untuk kepentingan partai politik. Apalagi dibumbui seolah-olah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi pintu masuk oligarki," katanya. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto singgung komentar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pergantian sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

“Bapak SBY lupa, bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023) dilansir dari Antara.

"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar SBY soal upaya pergantian sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasto, upaya yang dilakukan Partai Demokrat tahun 2008 lalu merupakan strategi jangka pendek partai tersebut untuk meraih kemenangan, yakni mencapai 300 persen suara.

Baca Juga: SBY: jika Ingin Ubah Sistem Pemilu, Rakyat Perlu Dilibatkan

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.