Anggota DPRD DKI Minta Heru Budi Selesaikan Persoalan Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelesaikan persoalan kemacetan yang ada di Ibu Kota. 

Menurut dia, penanganan kemacetan tidak cukup hanya pada perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta, tetapi juga diperlukan kerja sama antardaerah di kawasan penyangga.

Baca Juga: Polda Jateng Segera Uji Coba ETLE Drone, Bisa Rekam Pelanggaran Sekaligus Pantau Kemacetan

"Pemprov DKI harus bekerja sama dan membangun komunikasi dengan pemda-pemda di kawasan penyangga untuk menangani masalah ini, buang segala macam ego sektoral sehingga bersama sama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet ini," kata Kenneth, Senin (13/2/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Karena mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat Jakarta, tapi sebagian besar juga dari luar, khususnya daerah penyangga," ujarnya. 

Selain itu, kata Kent, padatnya kendaraan yang melintas di jalan menjadi pemicu kemacetan, belum lagi ditambah proyek konstruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca. 

Padahal, saat ini moda transportasi publik yang tersedia di Jakarta sudah semakin beragam. 

Namun sayangnya, kata dia, Pemprov DKI tidak mampu menaikkan minat masyarakat untuk naik transportasi umum.

"Usai pencabutan PPKM di Jakarta ini sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutenya, lalu kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik."

"Saat ini pada kenyataannya yang saya temui di lapangan bahwa pelayanan transportasi umum masih belum memadai dan maksimal," katanya. 

Tak hanya itu, kata Kent, Pemprov DKI juga harus bisa mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di Ibu Kota. 

"Masalah kemacetan di Jakarta dapat diselesaikan, apabila Pemerintah DKI Jakarta benar-benar serius dan punya keinginan yang keras dalam membuat suatu terobosan."

"Buat satu sistem yang terintegrasi untuk bisa melihat dan mengontrol situasi di jalan-jalan utama, dengan sistem ini kita bisa melihat apakah di jalan tertentu ada kemacetan atau tidak, dan kita bisa melihat apa yang menyebabkan kemacetan tersebut serta bisa langsung memberikan solusi," katanya

Dengan sistem yang terintegrasi, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta bisa melihat penyebab kemacetan yang kerap terjadi. 

"Dari sistem ini kita bisa mengontrol kondisi dan situasi di halte-halte busway, MRT atau transportasi publik lainnya terkait dengan kapasitas pelayanannya apakah sudah maksimal atau tidak, di sistem yang terintegrasi ini bisa mengontrol dan melihat semua kondisi serta apa permasalahan di jalan-jalan utama ini serta bisa dicarikan solusi pemecahannya," ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai maraknya parkir liar juga menjadi penyebab kemacetan di Jakarta selalu terjadi. 

Ia menilai Pemprov DKI harus bisa melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur mobilitas truk pengangkut barang. 

Baca Juga: Urbanisasi ke Jakarta Naik, Heru Budi: DKI Punya RS Bagus, Bansosnya Ada 17

"Layaknya truk-truk angkut ini hanya boleh beroperasi pada saat jam 21.00 WIB sampai jam 06.00 WIB saja, setelah itu dilarang untuk beroperasi. Intinya tidak boleh beroperasi pada waktu jam-jam sibuk." 

"Kalau ada yang melanggar harus dicabut izinnya atau kantor yang menaungi mobil truk tersebut harus di berikan sanksi keras atau pencabutan izin usaha, karena mobilitas truk angkut ini juga menjadi sebagian permasalahan terjadinya kemacetan di Jakarta," ujarnya.

Kent pun mengakui, mengatasi kemacetan di Jakarta tentu saja tidak semudah membalikkan telapan tangan, karena seringkali ada benturan kepentingan.