JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat perselisihan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bisa dibiarkan karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas di tahun politik 2024.
Menurutnya, yang dikhawatirkan dari perselisihan tersebut bukan hanya tentang berpindahnya suara pemilih.
"Sesungguhnya yang dikhawatirkan bukan sekedar soal suara pemilih yang akan berpindah, karena PKB selama ini memang identik dengan PBNU," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).
Jika perselisihan antara elite PBNU dan PKB dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi gesekan politik atau konflik terbuka.
Baca Juga: Cak Imin Akan Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra, Bagaimana dengan KIB?
"Gesekan politik atau konflik terbuka secara intensif antar keduanya yang dikhawatirkan terjadi jelang 2024 yang membutuhkan stabilitas nasional yang baik," ucap Agung.
Untuk menyudahi perselisihan atau melakukan islah antara para elite PBNU dan PKB, lanjut dia, mesti melibatkan para kiai senior yang dihormati kedua belah pihak.
"Jalan islah antar elit dalam konteks ini Ketum PBNU dengan Ketum PKB perlu dirajut oleh kiai-kiai senior yang dianggap netral agar eksesnya tak meluas," ujar Agung.
PKB, lanjut dia, juga harus menghormati sikap PBNU yang memposisikan diri merangkul semua golongan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Artinya di luar ada pihak yang terlibat untuk memediasi, PKB perlu menahan diri untuk menghormati pilihan sikap PBNU yang hari ini ingin menjadi 'Rumah bagi Semua Partai'.”
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz mengaku kecewa karena PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram DPP PKB.
Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut bahwa partai yang dipimpinnya menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.
"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," tuturnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.
"Satu-satunya partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.
"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.
Sementara, pada kesempatan yang berbeda, Ishfah menyebut, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.
Dengan adanya penggunaan mars 1 abad NU dalam kegiatan tersebut, menurutnya menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Peringatan Satu Abad NU Bukan Sekedar Kumpul-kumpul, Sekjen PBNU: Kita Mengharap Keberkahan Raksasa
Padahal, lanjut dia, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.
"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.