Mahfud MD Sebut Pernyataan Luhut KPK Jangan Sering OTT Pengaruhi Indeks Persepsi Korupsi Anjlok

Luhut kala itu meminta KPK agar tidak sering-sering melakukan OTT karena memberikan citra yang jelek bagi Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meminta aparat penegak hukum tak menyelidiki dan tidak memanggil kepala daerah.

Menurut Mahfud, pernyataan kedua menteri tersebut dibahas dalam rapat internal bersama Presiden Jokowi. Ia mengatakan, ucapan Luhut tersebut membentuk persepsi bahwa pemerintah tak menginginkan OTT terhadap pelaku korupsi. 

Baca Juga: Luhut: OTT Tidak Bagus, KPK Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Kalau Mau Bersih di Surga Saja Kau

"Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat tersebut bahwa ini juga mempengaruhi turunnya Indeks Persepsi Korupsi,” ujar Mahfud.

Oleh karena itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi disebut akan memberikan arahan kepada para menterinya untuk memperbaiki IPK Indonesia.

"Nanti arahan khusus presiden itu mungkin 2 atau 3 hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara," ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen dan terus berperang dalam upaya melawan korupsi. 

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Balas Luhut yang Kritik OTT KPK Sebut Bikin Citra Negara Jelek

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup bagus. Namun, anjloknya IPK juga dipengaruhi perubahan indikator penilaian.

"Sebenarnya sudah cukup bagus cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa. Itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," kata Mahfud.