Partai Demokrat Nilai Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Tak Relevan: Masih Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menilai usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menginginkan jabatan gubernur dari struktur pemerintahan dihapus dinilai tidak relevan.

"Menurut kami sih keberadaan pemerintah provinsi atau gubernur masih sangat berasa dan dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (30/1/2023) dilansir dari Tribunnews.

Kamhar menilai, keberadaan pemerintah provinsi masih efektif untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Selain itu, pelaksanaan pemilihan gubernur pun tidak pernah menjadi persoalan.

"Dan alasan pilkada juga kami berpandangan tidak relevan karena pilgub sudah berkali-kali dilakukan dan tidak pernah muncul persoalan terkait dengan penganggaran," ujarnya.

 

"Jadi semestinya apalagi Indonesia dengan jumlah kabupaten kota yang banyak 514 kabupaten kota dan wilayah begitu besar menjadi keberadaan pemerintah provinsi ini menjadi sangat relevan dan dibutuhkan," ucapnya.

Kamhar juga menilai alasan Cak Imin soal politik berbiaya mahal menjadi dasar hilangnya jabatan gubernur tidak relevan. Sebab, menurutnya, demokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

"Sebetulnya persoalan mahal ini kan jadi karena ketika melalui mekanisme yang lain pun bukan berarti menjadi berbiaya rendah. Yang kedua, intisari dari demokrasi itu kan universal participation atau partisipasi yang seluas-luasnya dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat," ujarnya.

Baca Juga: Golkar Tolak Usulan Cak Imin untuk Hapus Jabatan Gubernur, Tak Sesuai UU hingga Kurangi Hak Rakyat

Pemilihan gubernur secara langsung, kata Kamhar, menjadi keputusan yang paling ideal. Oleh karenanya, pihaknya mendukung sistem politik yang sedang berjalan.

"Jadi pemilihan langsung adalah mekanisme yang paling mendekati ideal. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Karenanya, kita tetap mendukung sistem yang ada dan sudah berjalan saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku ingin agar sistem politik di Indonesia berubah dengan dihilangkannya jabatan gubernur dari struktur pemerintahan.

Sebab, menurut dia, kondisi politik saat ini pragmatis dan melelahkan karena kompetisi berlangsung selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Cak Imin, membuat pemilu saat ini semakin membutuhkan uang. Selain itu, politik uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

Baca Juga: PKB Sedang Mengkaji Penghapusan Jabatan Gubernur

Oleh karena itu, Cak Imin pun mengusulkan pemilu yang digelar hanya pemilihan presiden, bupati dan wali kota. Sementara itu, pemilu gubernur dihapus.

Bahkan, Cak Imin mengaku mendukung jabatan gubernur untuk dihilangkan dari struktural di pemerintahan karena menilai jabatan itu tidak lagi fungsional.

"Makanya PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ujar Cak Imin.