Golkar Tolak Usulan Cak Imin untuk Hapus Jabatan Gubernur, Tak Sesuai UU hingga Kurangi Hak Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono menolak usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin hilangkan jabatan gubernur dari struktur pemerintahan. 

"Gimana ceritanya, itu kan ada UU yang mengatur," ujar Dave Laksono, Senin (30/1/2023) dilansir dari Tribunnews.

Ia mengatakan, realisasi dari usulan Cak Imin itu perlu adanya revisi undang-undang, sehingga sangat rumit.

Selain itu, menurut Dave, revisi UU untuk mewujudkan usulan tersebut justru akan mengurangi hak rakyat.

"Masih jauh ya menurut saya, karena mengubah UU itu sebuah tugas yang sangat rumit. Dan ini kan berarti mengurangi hak rakyat," ujarnya.

Ia juga menegaskam bahwa Golkar belum membahas usulan Cak Imin tersebut secara internal.

"Belum ada pembahasan mengenai itu diinternal kami," katanya.

Baca Juga: Kaesang Ingin Masuk Politik, PKB Beri Karpet Merah: Dia Anak Muda yang Potensial dan Populer

Sebelumnya, Cak Imin mengaku ingin agar sistem politik di Indonesia berubah dengan dihilangkannya jabatan gubernur dari struktur pemerintahan.

 

Sebab, menurut dia, kondisi politik saat ini pragmatis dan melelahkan karena kompetisi berlangsung selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Cak Imin, membuat pemilu saat ini semakin membutuhkan uang. Selain itu, politik uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

"Di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," ujarnya.

Baca Juga: PKB Sedang Mengkaji Penghapusan Jabatan Gubernur

Lebih lanjut, Cak Imin menambahkan bahwa hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis NU yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab mayoritas dari mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.

Oleh karena itu, Cak Imin pun mengusulkan pemilu yang digelar hanya pemilihan presiden, bupati dan wali kota. Sementara itu, pemilu gubernur dihapus.

Bahkan, Cak Imin mengaku mendukung jabatan gubernur untuk dihilangkan dari struktural di pemerintahan karena menilai jabatan itu tidak lagi fungsional.

"Makanya PKB sih mengusulkan Pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ucapnya.