Demokrat Tak Lagi Nafsu Dorong Cawapres Anies, AHY Sentil Kawin Paksa: Kami Rasional

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, urusan cawapres kini diserahkan kepada Anies Baswedan usai partainya secara resmi mendukungnya sebagai capres untuk Pilpres 2024 mendatang.

Kata Anies, pihaknya rasional dalam mengusung tiap sosok calon. Termasuk urusan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Ia juga minta agar partai pendukung Anies, NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera bikin deklarasi koalisi bersama demi memuluskan agenda.

"Kami rasional saja," jelas AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

"Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,"  sambung AHY. 

Baca Juga: Demokrat Resmi Usung Anies Baswedan Capres untuk Pilpres 2024, AHY Ungkap Alasannya"

Untuk itu, lanjut AHY, Demokrat mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang diusug, yaitu Anies Baswedan. 

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, bakal calon presiden (bacapres) akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Baca Juga: Partai Demokrat Sebut Tak Paksakan AHY untuk Dipilih Jadi Cawapres Anies

Kriteria Cawapres, Ikut Anies 

Terkais sosoknya, AHY juga menegaskan Demokrat ikut suara dari Anies Baswedan. 

“Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.

Yang jelas, ungkap AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujar dia.  

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

 

Dalam pertemuan tersebut, kata AHY, bakal dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi," jelasnya. 

"Sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.