Dia menyebut, hunian di wilayah Jakarta Timur merupakan harapan bagi warga di sana, apalagi dengan program DP (uang muka) nol persen. Dia minta KPK mengusut kasus ini hingga tuntas.
"Faktanya malah terjadi kasus tipikor. Kita minta siapa pun yang terlibat, baik legislatif, yudikatif, ataupun swasta, ditindak dengan tegas. Dimintai pertanggungjawaban siapa pun, termasuk mantan kader kami," ujar Habiburokhman.
Baca Juga: Telusuri Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang, KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta!
Sebelumnya, KPK membenarkan bahwa dua dari ruangan yang digeledah Gedung DPRD DKI Jakarta merupakan ruangan Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik.
Prasetyo merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, M Taufik merupakan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, eks kader partai Gerindra.
Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
“Iya (KPK geledah ruang kerja Prasetyo dan M Taufik), lantai 10 kan teman-teman juga tahu di sana kan ada lantai 10 saya sebutkan termasuk di lantai 2,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/1/2023).
Adapun lantai 10 merupakan ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta. Sementara itu, lantai 2 tempat Fraksi Partai Gerindra.
Selain kedua tempat itu, KPK menggeledah lantai 4 yang terdiri ditempati Fraksi PSI, dan Golkar, lantai 6 yang ditempati Fraksi PPP, PKB, dan PKS, serta lantai 8 yang berisi Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian, KPK menggeledah ruang kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta berikut ruang para staf.
“Dari penggeledahan KPK, tim penyidik KPK mendapatkan beberapa dokumen dan bukti elektronik,” ujar Ali.
Sumber : Kompas TV/kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.