Sesalkan Bentrok Karyawan PT GNI, Mahfud MD Sikapi Tiga Poin Ini

Ketiga, pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. 

Pemerintah dengan ini mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data mengenai tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI.

"Kemudian perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja," ujar Mahfud. 

Adapun bentrokan karyawan PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1/2023). Awal peristiwa bentrokan dipicu aksi demo karyawan ke perusahaan.

Baca Juga: Smelternya Diresmikan Jokowi pada 2021, PT GNI Punya 11.000 TKI dan 1.300 TKA

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan di tengah demo karyawan muncul isu tentang pemukulan tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh tenaga kerja asing (TKA) hingga adanya provokasi ajakan mogok kerja.

"Inilah yang memunculkan pengaruh provokasi dan mengakibatkan terjadinya penyerangan," ujar Listyo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Polisi telah mengatasi bentrokan yang terjadi. Setelah peristiwa, polisi mengamankan 71 orang dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Jajaran Polri dan TNI telah disiagakan untuk mencegah bentrokan susulan. Listo menjelaskan ada 548 personel ke PT GNI dan akan memperkuatnya dengan dua SSK Brimob.

"Kepada seluruh masyarakat juga seluruh karyawan jangan mudah terpovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya. Kemudian terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial bisa diselesaikan sesuai undang-undang," ujar Listyo.