Ketua KPU soal Dugaan Intervensi Mahfud MD: Itu Tidak Benar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah isu yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan intervensi untuk meloloskan salah satu partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.

Dia menegaskan tidak ada intervensi dari pemerintah, termasuk dari Mahfud MD, soal pemilu.

Hal tersebut disampaikan Hasyim usai beraudiensi dengan pimpinan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (13/1/2023).

"Oh enggak (tidak ada intervensi). Saya kira bukan gitu statement (pernyataan) Pak Mahfud, ya. Statement terakhir yang saya ikuti, untuk urusan pemilu ini tidak benar kalau ada intervensi dari pemerintah sebagaimana disebut-sebut itu. Itu statement yang kita baca, ya," kata Hasyim, dikutip dari Antara.

Meski demikian, Hasyim membenarkan Mahfud pernah memberikan arahan agar berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024. Namun itu, kata dia, bukan dalam konteks mengintervensi.

"Sejak awal ketika kami beraudiensi dengan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, beliau pernah menyampaikan pesan, di dalam pemilu bagi yang kalah ya cara pandangnya (pada) KPU itu selalu salah," jelasnya.

Dari arahan itu, lanjut dia, lembaganya lalu menyadari harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari beragam potensi kecurangan dalam pemilu.

"Itu harus diantisipasi karena siapa pun dalam sebuah kompetisi, bagi yang kalah itu memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk melaporkan," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Tudingan Intervensi KPU agar Loloskan Partai Tertentu: Saya Justru Menegur

Misalkan, lanjut dia, dilaporkan ke Bawaslu. Namun terkait hasil pemilu, dapat dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa di dalam kepemiluan," ucap dia.

Mahfud MD sebelumnya juga telah membantah tudingan yang menyebut dirinya telah mengintervensi KPU dalam meloloskan salah satu partai politik sebagai peserta pemilu 2024.

Dia menegaskan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU.

"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya, ada campur tangan Istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud.

Mahfud juga mengakui menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Namun, hal tersebut, kata dia, dilakukannya untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024, bukan untuk mengintervensi.

"Pak Bernad ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab, 'Tidak Pak, tegak lurus,'" ungkap Mahfud.

Dia juga mengeklaim saat menelepon Bernad, dirinya turut menegur KPU agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya menegur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.

Baca Juga: Mahfud Respons Benny Wenda yang Minta Lukas Enembe Dilepas: Terserah Dia saja, Kita Tak Mau Tahu