6 Kali Rilis Survei Pertanyaan Reshuffle, Charta Politika: Setelah NasDem Deklarasi Jadi Menarik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Charta Politika sudah enam kali melakukan survei yang menanyakan tentang reshuffle atau perombakan kabinet, tapi menjadi menarik setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan hal itu dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (11/1/2023).

“Rilisnya itu tidak khusus mengenai reshuffle, dan kita pernah lima kali sebelumnya merilis hal tersebut, tapi buat wartawan tidak menarik,” jelasnya.

“Setelah NasDem deklarasi, menjadi menarik.”

Hal itu lanjut dia, menunjukkan bahwa unsur politik dalam isu reshuffle tersebut sangat kuat.

Yunarto juga menjelaskan, dalam survei yang dirilis pada Desember 2022 lalu, ada kesenjangan yang cukup tinggi antarakepuasan terhadap kinerja presiden dan kepuasan terhadap kinerja menteri.

Baca Juga: Staf Khusus Presiden Beberkan 2 Pertimbangan Reshuffle, Kinerja dan Politis

“Awal mula temuannya yang menarik adalah ada gap antara kepuasan terhadap presiden yang sudah menembus angka 71 persen, dengan kepuasan terhadap kementerian yang gapnya sekitar 11 sampai 12 persen.”

“Kemudian, kita tanyakan lebih lanjut, apakah setuju dengan reshuffle atau tidak, ternyata korelasinya linear juga,” kata dia.

Responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri, kemudian berlanjut dengan persetujuan reshuffle.

Meski demikian, Yunarto menyebut pihaknya tidak menanyakan nama menteri atau kementerian yang paling memuaskan atau paling tidak memuaskan.

Alasannya, jika pertanyaan itu ditanyakan pada responden, biasanya terjadi bias popularitas, dalam arti sosok yang populer biasanya akan mendapat kepuasan yang lebih tinggi.

“Saya harus jelaskan, saya termasuk yang tidak sepakat kalau pertanyaan nama-nama mana kementerian yang memuaskan atau tidak ditanyakan di survei, itu enggak fair, karena biasanya akan bias popularitas.”

“Yang tingkat kepuasannya tinggi biasanya adalah nama-nama yang populer, capres, atau pernah nyapres dan lain-lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menyebut partainya akan tetap bersama Jokowi hingga tahun 2024, meskipun menteri dari partai tersebut terkena reshuffle atau perombakan kabinet.

Sugeng mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, demikian pula dengan penilaian terhadap kinerja menteri, merupakan hak presiden.

“Ini hak prerogatif presiden, yang berhak menilai adalah presiden. Ingat, presiden melantik dan memberhentikan menteri, memang hak prerogatif presiden,” jelasnya.

Meski demikian, jika nantinya Presiden RI mencopot atau me-reshuffle menteri dari Partai NasDem, menurutnya, partai besutan Surya Paloh tersebut tidak akan mempermasalahkan.

Baca Juga: Digoyang Isu Reshuffle, Johnny G Plate: NasDem Komitmen Kawal Presiden Jokowi hingga Tuntas

“Bagi kami, tidak ada masalah sedikit pun kalau toh atas kebutuhan, atas penilaian, presiden lantas memutuskan untuk me-reshuffle yang itu notabene adalah menteri dari NasDem, sekali lagi tidak ada masalah apa-apa secara politik.”

“Dan kami akan tetap mendukung Pak Jokowi sampai tahun 2024, catat itu,” ucapnya.