Stafsus Mensesneg Sebut Capres Belum Serius Yakinkan Partai Politik

“Buruk muka, cermin dibelah. Ga bisa menari, lantai yang disalahkan.”

“Memang gampang menyalahkan Presiden. Semuanya salah Presiden, mudah bikin narasi begitu,” lanjutnya.

Sebelumnya, KOMPAS.TV memberitakan, Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus netral dalam menyongsong agenda Pilpres 2024.

Kepala negara, kata dia, tak perlu takut disalahkan bila nantinya ada koalisi partai politik (parpol) yang gagal terbentuk.

Baca Juga: Bersuara soal Netralitas Istana di Pemilu 2024, Political Literacy: Jokowi Antisipasi Ragam Tuduhan

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," kata Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12).

"Tuduhan ini pun muncul bisa jadi, dikarenakan Presiden Jokowi yang seharusnya netral dan steril dalam urusan Pemilu malah sibuk memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju sebagai capres," ujarnya.

Menurut dia, ini sulit untuk tidak dianggap sebagai sebuah intervensi. Sebab, keadaan seperti ini tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di akhir periodenya.

"Istana lebih baik fokus perbaiki ekonomi saja. Perbaiki nasib rakyat banyak yang susah."

"Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang," ujarnya.