Tanggapi Luhut, Pukat UGM: OTT Itu Monumen Menakutkan untuk Koruptor, Dia Keliru Pemahaman

Zainal Arifin Mochtar dari Pukat UGM komentari Luhut Pandjaitan soal OTT dianggap bikin jelek RI. (Sumber: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan hal baru yang dilakukan pejabat negara. . 

Menurut Zainal, sejumlah pejabat dan bahkan politisi juga pernah menyuarakan hal serupa terkait dengan pemberantasan korupsi. 

Untuk OTT yang disebut Luhut bikin jelek RI di kancah global, Zainal menyebut itu kekeliruan pemahaman Luhut soal pemberantasan korupsi. 

"Pertama, pernyataan sejenis bukan hal baru dari pemerintahan. Berulang-ulang, ada pernyataan OTT tidak baik. Bahkan dulu KPK ganggu investasi ekonomi. Bukan aneh, bukan hal baru," kata Zainal kepada KOMPAS.TV, Selasa (21/12/2022). 

"Saya kira, sejak banyak suarakan soal OTT, dulu tokoh politisi DPR RI yang kini bikin partai baru kayak fahri hamzah juga bikin hal yang sama," paparnya. 

Baca Juga: Jubir Luhut Klarifikasi soal OTT Bikin RI Jelek: Kalau Sistemnya Diperbaiki, Orang Tidak Terjerumus

Lantas, ia menyebut, pernyataan Luhut soal OTT yang sering tidak bagus dinilainya berawal dari pemahaman keliru soal korupsi. 

"Kedua, pernyataan Luhut tersebut lahir dari pemahaman keliru soal pemberantasan korupsi," jelasya.  

"Pemberantasan korupsi tetap  dimulai soal penegakan hukum sampai pencegahan. Jadi nggak bisa dikatakan satu menegasikan yang lain. Semuanya penting. Termasuk OTT," katanya. 

Ia lantas menyebut OTT membuat koruptor ketakutan. 

"OTT ini kan  tindakan monumental, kayak bikin munumen menakutkan. Itu pencegahaan efektif. Itu timbulkan rasa takut dan lain sebagainya," jelasnya. 

Baca Juga: Jawab Luhut, KPK Beber Bukti OTT Berhasil: Salah Satunya Penangkapan Rektor Unila Karomani

ia lantas bicara soal sejarah OTT di KPK. 

"Kalau baca sejarahnya, akibat KPK sering OTT, ada semacam kayak hantu menakutkan yang mengatakan, KPK ada di mana-mana. Sehingga orang khawatir korupsi, saya kira pernyataan dia (Luhut) itu pemahaman tidak pas," jelasnya. 

"Ketiga, ada dua hal tidak saling negasikan. Kalau bilang buat sistem lebih online, meniadakan OTT salah. Dua hal berbeda. Tidak terkait itu, " tambahnya. 

"Kalau bikin sistem online untuk pemberantasan korupsi, silakan. Bikin saja. Bagus. Tapi tetap OTT tetap bagian upaya Penegakan hukum. Jangan langsung menegasikan," tutupnya. 

Baca Juga: Beda dengan Luhut, Wapres Sebut OTT Dibutuhkan, Dilakukan di Seluruh Dunia, Termasuk oleh KPK

Sebelumya seperti diberitakan, Juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, klarifikasi pernyataan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dinilai bikin jelek pemerintah di publik internasional. 

Menurut Jodi, konteks pernyataan Luhut Pandjaitan soal OTT itu terkait dengan upaya perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem," kata Jodi kepada KOMPAS.TV, Rabu (21/12/2022).

Adapun pernyataan Luhut Pandjaitan terjadi saat mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi  saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12).