KPK Jawab Luhut soal OTT Bikin RI Jelek: Pemberantasan Korupsi Tidak Hanya Fokus Penindakan Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) membuat citra Indonesia jelek di mata publik internasional. 

Menurut KPK, fokus pemberantasan korupsi tidak sekadar penindakan semata atau lewat OTT. 

"Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik," kata Ali, Rabu (21/12/2022) saat dihubungi KOMPAS.TV. 

Fikri menyebut, setiap KPK melakukan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, tentunya juga melakukan upaya pencegahan.

Baca Juga: Suara Keras Abraham Samad dan Novel Baswedan Tanggapi Luhut soal OTT KPK

Selain itu, kata dia, KPK juga melakukan pendekatan pendidikan antikorupsinya. 

"Misalnya, tangkap tangan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui modus perizinan, pengadaan barang dana jasa, jual beli jabatan, maupun pengelolaan anggaran," ujarnya. 

"KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya," ucapnya. 

Fikri lantas menyebut, di antara upaya itu melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP). 

KPK, kata Fikri, juga mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut," katanya. 

Baca Juga: Luhut: OTT Tidak Bagus, KPK Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Kalau Mau Bersih di Surga Saja Kau

KPK lantas menemukan, dalam modus korupsi sebagai contoh, kepala daerah tidak berdiri sendiri.

"Mereka kerap kali bermufakat dengan para pelaku bisnis," ucapnya. 

Oleh karena itu, kata Fikri, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi bagi para pelaku usaha, agar mereka punya komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur, bebas suap.

"Sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan sportif," katanya.

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Menko Marves Luhut Pandjaitan, mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12).