Luhut: OTT Tidak Bagus, KPK Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Kalau Mau Bersih di Surga Saja Kau

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kritiknya tersebut, Luhut menyoroti KPK yang dianggapnya terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.

Baca Juga: Luhut Tak Permasalahkan Perpanjangan Konsesi Kereta Cepat: Mau 50 atau 80 Tahun Bedanya Apa?

Karena itu, Luhut meminta agar OTT yang dilakukan KPK tidak perlu terlalu sering. Sebab, menurutnya, akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Karena keberhasilan tersebut, Luhut bercerita bahwa dirinya sampai-sampai diundang wawancara oleh stasiun TV Bloomberg.

Baca Juga: Cerita Luhut Ditegur Presiden Jokowi Gara-Gara Pakai Sepatu Merek Italia

Dalam kesempatan wawancara itu, Luhut mengaku berbicara mengenai Indonesia yang mempunyai empat pilar dalam pembangunan.

Keempat pilar tersebut yakni efisiensi melalui digitalisasi, hilirisasi, hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi. Menurut Luhut, kunci utama kemajuan bangsa ada pada digitalisasi.

Selanjutnya, Luhut mengingatkan kepada lembaga anti rasuah agar jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan.

Sebab, lanjut dia, jika digitalisasi sistem di Indonesia sudah berjalan baik, maka tidak lagi bisa untuk main-main.

Baca Juga: Luhut Bilang Indonesia Berupaya Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia Lewat AIS Forum

"Kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup-hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau," ujar Luhut.

"Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main."

Luhut menambahkan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, maka akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).

Misalnya, digitalisasi di pelabuhan. Menkomarinves mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Baca Juga: Luhut Sebut Pernikahan Kaesang-Erina Hidupkan Ekonomi Solo dan Yogya, dari PO Bus Lokal hingga UMKM

Ia menargetkan, tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara.

Dengan adanya digitalisasi tersebut, diharapkan berdampak pada berbagai macam aspek, termasuk aspek ekonomi, industri, hingga pendidikan.

"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya.

Baca Juga: Peluncuran RKC sebagai Komitmen Mendukung Kesehatan Gigi dan Mulut Keluarga Indonesia di Rumah