Jokowi Ingatkan Bawaslu dan KPU agar Buat Aturan yang Tegas dalam Penegakan Pemilu

Ia menyebut DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.

"Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang," ujar Jokowi.

Jika ada yang menghambat penyususnan DPT, Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya.

Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan data.

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke saya," tutur Jokowi.

Jokowi juga meminta agar Bawaslu tidak menjadi lembaga yang menakutkan, sebab dikhawatirkan peserta pemilu akan takut melakukan sosialisasi.

Meski demikian, ia menyebut Bawaslu harus tetap menjadi lembaga yang disegani.

"Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita," tutur Jokowi.

Bawaslu juga diminta agar bekerja cepat, responsif, dan berjalan di koridor hukum selama tahapan Pemilu serentak 2024.

"Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas.”

“Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata Jokowi.

Mengenai praktik politik uang, Jokowi mengingtkan Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi politik uang.

Berdasarkan pengalamannya ikut pilkada dan pilpres, kata Jokowi, politik uang masih selalu ada.

Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ucap dia.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Politik Uang Penyakit Tiap Pemilu!

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang, menurut Jokowi, akan mempermudah tugas Bawaslu.

"Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas," sebut Jokowi.