Jokowi Ingatkan Bawaslu dan KPU agar Buat Aturan yang Tegas dalam Penegakan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas dan tidak multitafsir dalam penegakan pemilu.

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022).

"Aturannya jangan banyak tafsir, apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas,” tuturnya dikutip Kompas.com.

“Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh, gedok-nya itu jelas, ini salah, dok. Udah," tambah dia.

Aturan yang jelas ini, kata dia,  perlu mengatur isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos).

Baca Juga: Kata Gibran soal Jokowi Dapat Rumah di Colomadu: Nggak Ngurusi, Bukan di Solo

Sebab, medsos merupakan salah satu wadah yang rawan, utamanya terkait politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam agama, suku, ras," kata Jokowi menegaskan, "beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)." 

Pemilu dan Pilkada 2024 ini, kata Jokowi akan menjadi pesta demokrasi terbesar, baik dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia.

Jokowi juga mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengawasi pemilu mendatang, sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu.

"Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," tutur dia.

Meski mengingatkan untuk berhati-hati, Jokowi percaya Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.

Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi adalah mengantisipasi pelanggaran pemilu, mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar.

"Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat," ucap Jokowi.

Pelanggaran pemilu, kata Jokowi, merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.

Mengenai daftar pemilih tetap (DPT), Jokowi mngingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan DPT, yang menurutnya kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.