Nomor Urut 1 di Pemilu 2024, PKB Partai Era Reformasi yang Didirikan Para Kiai NU

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan 17 partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024. Seluruh parpol tersebut juga telah mendapatkan nomor urut pada pesta demokrasi nanti. 

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI pada Rabu (14/12/2022), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan menggunakan nomor urut satu, sama seperti yang dipakai pada Pemilu 2019 lalu. 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku bangga partainya bisa kembali menggunakan nomor urut satu. 

Baca Juga: PKB Pakai Nomor Urut 1, Cak Imin: Artinya Siap Jadi Nomor Satu di 2024

Ia mengatakan, dinamika politik pada pesta demokrasi nanti akan amat dinamis, sehingga persaingan antar parpol kian ketat. 

”Nomor urut tetap, nomor satu karena kaos-kaos yang kita pakai ini nomor satu. Persaingan pasti ketat,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

Ia mengaku optimis PKB bisa meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang dan bisa menjadi Presiden. 

”2024 kita dapat (yakin) presiden dan 100 kursi DPR RI,” ujarnya. 

Lantas, bagaimana sejarah berdirinya PKB hingga parpol tersebut masih eksis hingga saat ini? Berikut ulasannya yang dikutip dari laman pkb.id, Kamis (15/12/2022). 

Sejarah Pendirian

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya.

 

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. 

Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. 

Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. 

Baca Juga: NU Tarik Batas Tegas dengan Semua Parpol Termasuk PKB

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. 

Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan parpol manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. 

Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. 

Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). 

Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk tim asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. 

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. 

Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, mabda`siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. 

Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. 

Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Baca Juga: Bahas Pilpres 2024, Prabowo di Acara PKB: Sudah Lama Saya Ingin Bergabung!

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. 

Daftar Ketua Umum PKB

Berdiri sejak Juli 1998, hingga kini pergantian Ketua Umum PKB baru terjadi sebanyak 3 kali. Ketua Umum PKB pertama yakni Matori Abdul Djalil. 

Ia menjabat selama 3 tahun selama 23 Juli 1998 hingga 15 Agustus 2001. Jabatan itu lantas digantikan oeh Alwi Shihab selama 15 Agustus 2001 hingga 25 Mei 2005. 

Selanjutnya, kursi kepemimpinan beralih ke Muhaimin Iskandar yang menjabat sejak 25 Mei 2005 hingga kini lebih dari 15 tahun. 

Perolehan Suara PKB di Pemilu

PKB cukup sukses ketika debut di Pemilu 1999 dengan meraih 13.336.982 atau 12,61 persen suara. Angka ini setara 51 kursi di DPR RI. Kesuksesan ini tak lepas dari kepopuleran Gus Dur kala itu. 

Bahkan, melalui Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Keempat RI. Pada Pemilu 2004, suara PKB turun, namun perolehan kursi di DPR naik. 

Partai hijau itu meraih 12.002.885 atau 10,61 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 52 kursi DPR RI. Namun, di Pemilu 2009, perolehan suara PKB merosot tajam. 

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Hampir Pasti Bubar akibat Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Partai ini hanya meraih 5.146.302 atau 4,95 persen suara dengan 28 kursi DPR RI. Selanjutnya, di Pemilu 2014, PKB berhasil mendongkrak perolehan suaranya dengan meraih 11.292.151 atau 9,04 persen suara. 

Angka ini dikonversi menjadi 47 kursi di DPR RI. Teranyar, di Pemilu 2019, suara PKB kembali meningkat yakni 13.570.097 atau 9,69 persen suara, setara dengan 58 kursi DPR.