JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membela Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil setelah ia melontarkan kritik keras ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis atau setan.
Diketahui, pernyataan politikus PKB itu dilontarkan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Semprot Bupati Meranti Buntut Hina Kemenkeu: Introspeksi Diri
Adil memprotes ke Kemenkeu karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya selalu menurun.
Bagi Muhaimin, keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan yang disampaikan kadernya itu merupakan kritik yang wajar dan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat.
Sebab itu, dirinya mendorong semua pihak untuk tenang dan tidak menyerang balik Muhammad Adil.
"(Pernyataan Adil) jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus menerus. Jangan dihajar balik ya," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Menurut dia, pernyataan Adil sebaiknya tidak direspon berlebihan, tapi lebih baik dijadikan bahan perbaikan.
"Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan politikus PKB itu agar intropeksi diri dan bisa menggunakan jalur-jalur konstitusi saja jika ingin melakukan protes ke pemerintah pusat.
"Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bupati sebagai pejabat publik tentunya perlu introspeksi, ada jalur-jalur konstitusi yang bisa dipakai. Apalagi sebagai Bupati yang punya mitra anggota DPRD di kabupaten," kata Dasco Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, permasalahan tersbut semestinya bisa dilakukan dengan dialog. Tujuannya menemukan solusi tanpa harus terbawa emosi.
Baca Juga: Ramai Soal Bupati Meranti Sebut Jajaran Kemenkeu Berisi Iblis, Berikut Profilnya
"Kemudian melakukan upaya-upaya dialog dan pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai dalam masalah bagi hasil (DBH). Saya pikir tidak tepatnya bagi seorang pejabat publik merespons dengan demikian."
"Dan, saya harap ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi di saat yang akan datang," kata Dasco.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.