Bamsoet Sarankan Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang: Berpotensi Panaskan Suhu Politik Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menganggap penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang.

Alasan Bamsoet, sejumlah potensi perlu diwaspadai. Salah satunya pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional. 

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Lantas, Bamsoet menyebut soal alasan lain kenapa pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. 

Politisi dari Golkar itu menyinggung soal proses pemulihan akibat pandemi Covid-19, serta potensi ancaman globan dan juga potensi bencana. 

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini," ujarnya. 

“Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet.

Bamsoet juga merespons hasil survei Poltracking Indonesia soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.

Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

 "Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet.

Baca Juga: Zulhas Izinkan Kader PAN untuk Dukung Anies atau Ganjar: Boleh, kan Belum Diputuskan Siapanya

Jokowi Pernah Respons Tolak Tunda Pemilu 

Presiden Joko Widodo beberapa kali merespons soal adanya wacana penundaan Pemilu 2024 maupun jabatan presiden tiga periode.

Pada April 2022, Presiden mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitus atau Undang-Undang Dasar 1945. 

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022) dikutip pemberitaan Kompas TV.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Baca Juga: Tunduk Arahan Jokowi, PAN Mengaku Berhenti Wacanakan Tunda Pemilu 2024