Besok RKUHP akan Disahkan DPR, Sejumlah Pasal Masih Dinilai Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna besok, Selasa (6/12/2022).

DPR menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-11 DPR, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (6/12/2022) pukul 10.00. Salah satu agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan mengenai rencana tersebut. "Rencananya bisa begitu,” ujar Dasco di Jakarta, Sabtu (3/12/2022) dilansir dari Kompas.id.

Sebelumnya, Dasco mengatakan pengesahan RKUHP akan dilakukan sebelum DPR memasuki masa reses.

“Ya menurut hasil komunikasi dengan Ibu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapat pimpinan, dan insyaallah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022) dilansir dari situs resmi DPR.

Dasco juga memastikan pasal krusial dalam RKUHP sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat. Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, langkah DPR dan pemerintah yang ingin segera mengesahkan RKUHP menuai sorotan dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat sipil karena di draf RUU itu masih ditemui sejumlah pasal bermasalah.

Baca Juga: RKUHP Bisa Penjarakan Pelaku Seks di Luar Nikah, Indonesia Disorot Media Asing

Pelapor Khusus PBB menilai muatan RKUHP melanggar prinsip resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

”RKUHP akan terus membatasi akses aborsi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, minoritas agama atau kepercayaan dan kelompok LGBT, menghukum kohabitasi dan menghambat kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan dan berserikat,” tulis Pelapor Khusus dalam surat yang terbit pada 25 November 2022 itu.

Dalam surat tersebut, setidaknya ada 13 pasal yang disoroti oleh Pelapor Khusus. Pasal 2 RKUHP, misalnya, dianggap berpotensi mengkriminalisasi kelompok rentan dan sewenang-wenang karena tidak ada daftar resmi tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Selain itu, Pasal 408-410 RKUHP tentang larangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan. Pasal itu dianggap membatasi pertukaran informasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif, serta merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

”Itu membahayakan kesejahteraan mereka dan kami telah merekomendasikan agar negara memastikan akses ke berbagai informasi dan layanan kontrasepsi untuk perempuan dan anak perempuan, termasuk kontrasepsi darurat,” tulis Pelapor Khusus PBB.

Pelapor Khusus PBB juga menyoroti pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik. Misalnya Pasal 218 tentang ancaman pidana bagi orang yang menyerang martabat dan kehormatan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Pasal 263 soal ancaman pidana penyebarluasan berita atau informasi bohong yang berakibat kerusuhan.

Baca Juga: Terbit "Panduan Mudah Tiba-Tiba Dipenjara", Kritik Pasal-Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah

Dalam surat itu, Pelapor Khusus PBB meminta DPR dan pemerintah memberikan penjelasan terkait pasal-pasal yang dianggap bermasalah di RKUHP itu. Selagi menunggu balasan, Pelapor Khusus PBB mendesak DPR untuk menunda pengesahan.

Terkait pasal yang dinilai bermasalah atau kontroversial, Dasco menegaskan bahwa masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, RKUHP sudah berkali-kali melalui kajian.

"Kita kan ada jalur konstitusional. Yang tidak puas boleh upaya ke MK misal," ujarnya.

"Kita ini kan sudah lama terhenti. Sudah pernah dihentikan, dibahas lagi, dihentikan, dibahas lagi, dan kali ini tinggal pasal krusial yang sebenarnya menurut kami kalau disosialisasikan, bisa diterima dengan baik di masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Setuju RKUHP Baru Disahkan di Rapat Paripurna Desember