Pengamat: Pertemuan Relawan Jokowi dan Prabowo Tanda Kelanjutan Dukungan untuk Pilpres 2024

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kunjungan relawan Jokowi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, hari ini, Kamis (10/11/2022), dinilai sebagai kelanjutan dari sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Prabowo.

"Sepertinya follow up dari pernyataan Pak Jokowi yang sebelumnya secara terang benderang membuka kemungkinan untuk mendukung Pak Prabowo," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi ketika ditanya tentang makna pertemuan Prabowo dan relawan Jokowi dalam Kompas Petang Kompas TV, Kamis.

Sebelumnya saat berpidato dalam acara HUT Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022), Jokowi menyebut soal "jatahnya Pak Prabowo".

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur, sekali menang. Kemudian dua kali di Pemilu Presiden juga menang," ujar Jokowi.

"Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," tambah dia, disambut riuh hadirin.

Muhtadi memandang sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo tidak bersifat eksklusif. Pasalnya, sebelumnya Jokowi juga pernah mengisyaratkan dukungan bagi tokoh-tokoh yang diramalkan masuk bursa calon presiden (capres) pada 2024.

Semisal dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hingga dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Karena sebelumnya Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada calon lain misalnya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto dan nama-nama lain," terang Muhtadi.

Baca Juga: Bertemu Relawan Jokowi, Prabowo: Kami Sepakat Terus Berkomunikasi

Dia menilai Jokowi sedang menerapkan politik "put eggs in many baskets."

"Jadi Pak Jokowi ini sepertinya sedang memainkan politik put eggs in many baskets, meletakkan banyak telur di banyak keranjang jadi tidak di satu tempat," ujar Muhtadi.

Dia menilai Jokowi sedang menunjukkan calon-calon yang dia restui.

"Ini sangat terang bahwa Pak Jokowi ingin memberikan semacam blessing (restu, red) kepada para calon," ujar Muhtadi.

Namun Muhtadi mengingatkan, agar Jokowi tidak memunculkan kesan ada calon yang tidak direstui.

"Saran saya, jangan sampai calon yang muncul, calon yang mendapatkan blessing itu ditunjukkan secara terang benderang. Tetapi ada satu calon yang dieksklusi yang terkesan tidak mendapatkan restu sama sekali."

Ketika diminta menyebutkan nama calon yang terkesan tidak mendapat restu tersebut, Muhtadi menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini diusung Partai NasDem sebagai capres.

"Kan muncul nama Anies Baswedan. Kemudian terkesan Anies Baswedan seolah-olah tidak direstui Istana," ungkapnya.

Baca Juga: Hari Kedua di Medan, Inilah Momen Anies Baswedan Saat Sapa Relawan Pendukungnya

Menurut Muhtadi, kesan ini semakin terlihat setelah Jokowi dikabarkan tidak hadir dalam acara HUT Partai Nasdem yang digelar di JCC, Jakarta pada 9-11 November 2022.

Karena, kata dia, sebelumnya Jokowi sering meluangkan waktu untuk menghadiri acara NasDem.

Jokowi dikabarkan akan memberikan sambutan lewat rekaman video dalam acara HUT NasDem. Namun, Muhtadi mengatakan, kesan tidak direstuinya Anies tetap ada.

"Tapi tetap saja oleh publik, oleh sebagian kalangan dibaca sebagai tanda tidak direstuinya Anies Baswedan. Menurut saya, jangan sampai muncul kesan itu." 

Baca Juga: Pengamat: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh Sudah Tak Harmonis, Makin Kentara pada 2023

Sebagai kepala negara, kata Muhtadi, Jokowi harus bisa menjadi presiden bagi semuanya dan memberikan restu kepada siapa pun anak bangsa yang ingin maju pada Pilpres 2024.

Hal itu, kata dia, akan menguntungkan Jokowi baik secara politik maupun etika politik.

"Secara politik ini menguntungkan Jokowi. Mengapa? Kalau Anies Baswedan yang menang dan ternyata Anies tidak mendapat restu, ini yang rugi Presiden Jokowi."

"Kalau misalnya Anies menang dalam Pemilu 2024. Maka kalau misalnya Anies dianggap juga bagian dari pelanjut atau penerus Presiden Jokowi, maka program-program Pak Jokowi juga akan mendapatkan garansi untuk dilanjutkan," urai Muhtadi.

"Jadi secara politik bagus dan secara etika politik juga bagus karena presiden menunjukkan semangat imparsial tidak memihak kepada salah satu calon yang akan berlaga di 2024."