Greenpeace Sebut Sejumlah Orang Adang dan Intimidasi Tim Pesepeda Chasing the Shadow

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekelompok orang dari beberapa organisasi masyarakat yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Probolinggo, diduga mengadang dan mengintimidasi tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace.

Peristiwa itu terjadi saat tim Greenpeace tengah singgah dalam perjalanan di Probolinggo. Mereka menolak kegiatan bersepeda dan kegiatan kampanye Chasing the Shadow di Bali.  

“Salah satu teman kami yang ikut dalam rombongan dipaksa membuat surat pernyataan dengan tanda tangan di atas materai agar tidak melanjutkan perjalanan, atau tidak melakukan kampanye apa pun selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali,” kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulis Greenpeace.

Ditambahkan, tim pesepeda tersebut sudah mengalami intimidasi sejak berada di Semarang, baik dari orang-orang tak dikenal maupun yang berseragam polisi.

Baca Juga: Greenpeace Cegat Kapal Tanker Rusia di Pesisir Norwegia, Dianggap Biayai Perang di Ukraina

Bahkan, sekitar tujuh orang yang mengaku sebagai polisi sempat mendatangi tim Greenpeace yang sedang on air di sebuah stasiun radio.

“Mereka menanyakan rencana aksi di Simpang Lima, Semarang, padahal Greenpeace tak berencana menggelar aksi di kawasan tersebut.”

“Di Semarang, Greenpeace menggelar acara pameran foto, diskusi, dan pertunjukan musik di Gedung Oudetrap, Kota Lama,” lanjutnya.

Saat perjalanan dari Semarang menuju Surabaya, represi disebut semakin meningkat, termasuk teror berupa pengintaian dari orang tak dikenal.

“Tim Chasing the Shadow mengalami teror berupa pengintaian dari orang tidak dikenal dan indikasi perusakan kendaraan.”

“Puncaknya terjadi dalam perjalanan menuju Probolinggo, di mana ancaman jika kami melanjutkan perjalanan disampaikan secara terang-terangan, baik secara lisan maupun melalui penggembosan ban kendaraan,” lanjut keterangan itu.

 

Greenpeace menilai, hal ini sangat merusak prinsip demokrasi dan mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi negara.

Ditambahkan, dalam melakukan kampanye, Greenpeace selalu menerapkan prinsip-prinsip antikekerasan.

Bahkan, pesan kampanye yang dibawa dalam kegiatan tur sepeda adalah mengabarkan bahwa krisis iklim sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengancam sejumlah aspek kehidupan.

“Justru, kegiatan bersepeda merupakan salah satu cara kami dalam mempromosikan solusi iklim untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sepeda merupakan simbol kendaraan yang paling minim emisinya sebagai solusi iklim.”

Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu mengatakan bahwa untuk menangani krisis iklim membutuhkan partisipasi publik.

Namun, lanjut dia, ironisnya partisipasi warga negara untuk menyuarakan krisis iklim dan sekaligus solusinya justru dihadapkan pada tindakan represif dan pembatasan ruang demokrasi.

“Yang patut diingat oleh pengurus negara adanya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil adalah prasyarat untuk bisa mewujudkan keadilan iklim.”

“Karenanya kami mendesak agar pemerintah menghentikan upaya represif terhadap aktivis yang tengah menyuarakan keadilan iklim,” harapnya.

Baca Juga: Banjir Kepung Sintang, Greenpeace: Deforestasi di Kalbar Sangat Masif

Negara, kata dia, harus menjamin kebebasan berpendapat seluruh warganya.

“Tidak ada Indonesia yang maju dengan masih hadirnya represi terhadap aksi-aksi kreatif untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik.”