Pj Gubernur DKI Bikin Target, Pertumbuhan Pelanggan Angkutan Umum di 2023 Capai 51 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seluruh perwakilan Fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI 2023. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi berbagai pandangan umum dari setiap fraksi di DPRD mengenai Raperda tentang APBD 2023. 

Heru menyatakan sejumlah isu strategis seperti penanggulangan banjir, kemacetan, transportasi serta peningkatan pendapatan daerah telah dicatat.

Ia juga sudah membuat program kerja di tahun 2023 mendatang. Semisal dalam penanganan banjir Pemprov DKI menargetkan pembangunan dan merevitalisasi 16 waduk secara bertahap.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, KSPI Bakal Lakukan Aksi Lagi di kantor Gubernur DKI Jakarta Besok 10 November

Kemudian melakukan pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir.

Pemprov DKI bakal berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan melakukan sinkronisasi program secara berkala

"Target 2023 kami akan meningkatkan kapasitas sungai, membangun tanggul pengaman pantai yang merupakan program prioritas penanggulangan banjir. Menambah daya tampungan air dan sebagai tangkapan limpasan air sungai," ujar Heru saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Heru juga menjelaskan Pemprov DKI akan meningkatkan jaringan angkutan umum terintegrasi di Jakarta sehingga bisa menunjang upaya penguraian kemacetan.

Baca Juga: RAPBD DKI 2023 Naik 0,09 Persen dari APBD 2022, Pj Gubernur Heru Budi Ungkap Rinciannya

Saat ini telah dilaksanakan program integrasi angkutan seperti bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik.

Sejauh ini jangkauan layanan angkutan umum hingga September 2022 sebesar 86 persen dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target 95 persen.

"Pertumbuhan pelanggan di tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar 51 persen dibandingkan tahun 2022," ujar Heru.

Menurutnya adanya layanan tarif integrasi yang mencakup MRT, LRT dan Transjakarta dalam Jaklingko, diharapkan telah memenuhi penyediaan layanan transportasi yang terintegrasi.

Baca Juga: Heru Ganti Dirut MRT Jakarta yang Baru 3 Bulan Menjabat, Ini Alasannya

"Kita juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk sinkronisasi sistem transportasi terkait commuter line," ujar Heru.

Adapun total RAPBD tahun anggaran 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta yakni sebesar Rp82.543.539.889.450 (Rp82,54 triliun), meningkat sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan APBD 2022 sebesar Rp82,47.

Berikut sejumlah pandangan umum Fraksi di DPRD DKI terkait Raperda tentang APBD DKI 2023. 

Fraksi PDI Perjuangan berharap program penanggulangan banjir seperti normalisasi kali bisa diwujudkan Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.

Baca Juga: Ganjar Blak-blakan Dukung Gibran Maju Gubernur: Tanyain Dia, Mau Jateng 1 atau DKI 1

Fraksi PKS meminta Pemprov DKI meneruskan program pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Program PBB gratis ini sudah diterapkan pada tahun 2022 ini saat Jakarta masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI meratakan jumlah sekolah negeri di semua wilayah di Ibu Kota. 
Perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menjelaskan masih ada 16 kelurahan yang tak memiliki sekolah dasar negeri (SDN).

 

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov DKI membuat anggaran khusus untuk penyediaan septic tank atau tangki septik komunal di wilayah-wilayah kumuh.

Fraksi Partai Gerindra merujuk data Dinas Kesehatan DKI yang menjelaskan masih ada sekitar 770 ribu warga Jakarta yang membuang air besar sembarangan.