KLB Dipercepat, PSSI Disebut Berstrategi Lari dari Tanggung Jawab Hukum Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Upaya pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB) diduga merupakan upaya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas Tragedi Kanjuruhan.

Hal ini diungkap oleh Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer yang sempat tergabung dalam Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

Menurutnya, harus ada agenda yang jelas sebelum KLB digelar.

"Untuk dapat jalankan sesuai konstitusi, harus jelas, untuk apa? KLB ini digelar Exco PSSI dan voters, agenda harus jelas. Kan ini belum," ujarnya saat dihubungi Kompas.tv, Sabtu (29/10/2022). 

Ia lantas menjelaskan, sebagai salah satu rekomendasi TGIPF, KLB bukanlah fokus utama penyelidikan Tragedi Kanjuruhan. Pasalnya, ada beberapa poin lain yang harus dijalankan PSSI, tetapi justru tidak dilakukan. 

Akmal lantas menyebut, KLB jadi rekomendasi jika terjadi kekosongan pengurus PSSI usai mereka mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas Tragedi Kanjuruhan. 

"TGIPF sebenarnya tidak punya kepentingan. KLB bukan fokus kerja kami. Kalau kita baca rekomendasi, (jika pengurus PSSI mengundurkan diri, maka) terjadi kekosongan kekuasaan, (KLB) itu perlu dilakukan. Kalau kemudian sekarang mau gelar KLB, itu hak PSSI," paparnya. 

Karena itu, dia menduga KLB bisa digunakan menjadi jalan keluar dari tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. 

"Tidak bolehlah misalnya ini sekadar hanya untuk lari dari tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. Soal hukum harus tetap jalan. Takutnya, dianggap selesai kasus Kanjuruhan hanya dengan KLB," sambungnya. 

Ia juga menduga, KLB merupakan upaya daya tawar PSSI ke FIFA agar beroleh izin menggelar kembali Liga Indonesia.

Jika hanya ada dua voter yang meminta digelarnya KLB, dalam hal ini Persis Solo dan Persebaya Surabaya, kata Akmal, dipastikan FIFA menolak hal itu. 

"Kalau hanya dua voters, nanti ke FIFA jangan-jangan ditolak," ujarnya. 

"Saya khawatirnya (ini) bagian dari strategi, politik posisi. Ini gelar KLB seolah-olah dengan agenda belum jelas. Ini ke FIFA lantas tidak penuhi syarat. Tidak izinkan gelar KLB," imbuhnya. 

"Semoga niatnya ada perubahan. Intinya semua sudah jelas, terukur. Kalau cuma dua suara tidak sah. Tidak akan diterima FIFA," ujarnya yakin. 

Baca Juga: Efek Surat Persebaya dan Persis Solo, PSSI Resmi Percepat Kongres Luar Biasa

 

Lebih lanjut, Akmal Marhali menilai, harus ada agenda jelas dari KLB PSSI. 

"Nah, KLB Ini kan belum ada agenda jelas. Ganti ketua umum misalnya? Atau pengurus sekarang tidak boleh terpilih lagi, dan lain sebagainya. Masih terlalu sumir," paparnya. 

Ia juga menyebut agar KLB tak jadi satu-satunya jalan keluar kasus Tragedi Kanjuruhan. 

"Jangan sampai KLB jadi bargaining saja, supaya kompetisi digelar. Kemudian, kasus pidana Tragedi Kanjuruhan haruslah jalan. KLB tidak kemudian jadi serta merta menyelesaikan semua kasus ini," paparnya. 

"Takutnya, dianggap selesai kasus Kanjuruhan dengan KLB saja. Sebab, harusnya bukan cuma PT LIB harusnya jadi tersangka, tapi semua yang terbukti dalam penyelidikan," sambungnya. 

Baca Juga: PSSI Bakal Ngadu ke FIFA soal Percepat KLB, Iwan Bule: Biar Liga 1 Kembali Diputar

Sebelumnya seperti diberitakan, PSSI resmi memutuskan akan segera melakukan KLB berdasarkan mekanisme organisasi. 

Keputusan mempercepat KLB itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule usai gelar rapat Exco di kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10). 

Dalam kesempatan itu, Iwan Bule juga mengatakan, percepatan KLB itu lantaran karena juga adanya permintaan dari dua klub, yakni Persis Solo dan Persebaya Surabaya. 

"Exco melakukan emergency meeting, dihadiri 12 Exco, memutuskan untuk mempercepat kongres biasa pemilihan melalui mekanisme kongres luar biasa sesuai tahapan aturan organisasi," kata Mochamad Iriawan dalam video di YouTube PSSI, Sabtu (29/10).