JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri, Senin (17/10/2022). Setelah dilantik, Heru akan menjalankan roda pemerintahan di ibu kota sampai 2024, atau saat Gubernur DKI yang baru terpilih lewat Pilkada.
Pelantikan Heru juga dihadiri oleh Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Selain Heru, Mendagri Tito Karnavian juga melantik penjabat Bupati Kepulauan Riau dan penjabat Bupati Tolikara.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, ketiganya menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di wilayah masing-masing. Kemudian Tito menyematkan tanda jabatan dan menyerahkan keputusan Presiden serta keputusan Mendagri terkait pengangkatan mereka.
Sebagai informasi, Preside Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi dirinya memilih Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Cerita Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Dijanjikan Dibelikan Sepatu dan Topi oleh Anies Baswedan
Menurut Jokowi, salah satu alasannya karena Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
"Saya sudah kenal Pak Heru lama sekali. Sejak jadi apa, Wali Kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10/2022).
"Dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan," lanjutnya.
Jokowi pun menitipkan tiga pesan penanganan prioritas kepada Heru, yakni banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.
“Pak Presiden menitipkan, menyampaikan, kepada saya secara garis besar ada tiga hal. Pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas,” kata Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2022), seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Anies Baswedan Soal Langkahnya Jadi Capres Usai Purna Tugas di DKI: Jika Sudah Siap Kita Umumkan
Heru menjelaskan bahwa Jakarta sebenarnya memiliki cetak biru yang mumpuni dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang telah diterapkan sejak era kepimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto.
Lalu, cetak biru itu juga diterjemahkan dengan program transportasi TransJakarta sewaktu era Gubernur Sutiyoso.
Dia memastikan akan melanjutkan pembangunan moda transportasi massal TransJakarta dan juga MRT.
“Tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan, bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, nanti ada dari Pulo Gadung sampai ke Dukuh Atas,” kata Heru.
Menurut Heru, Presiden Jokowi juga menginginkan adanya kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan transportasi massal.
Baca Juga: Hari Terakhir Jadi Gubernur DKI, Apa Agenda yang Dilakukan Anies Baswedan di Akhir Masa Jabatan?
“Beliau juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya sekarang sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan Pemda,” kata dia.
Sedangkan untuk masalah banjir, kata Heru, seluruh gubernur DKI Jakarta sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan. Heru mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga non-kementerian terkait untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Jakarta.
“Misalnya normalisasi dan ada beberapa titik misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai dinormalisasi, itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak,” tutur Heru.
Disinggung mengenai program penanggulangan banjir di era Gubernur Anies Baswedan, yakni sumur resapan, Heru mengatakan program tersebut itu tidak jelek.
“Semua program gubernur (Anies Baswedan) itu mungkin cukup baik, cuma volume dan penempatannya yang kita lihat, dan yang memprogramkannya dinas-dinas yang sudah pengalaman,” ujar Heru.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.