Para Pengamat Komentari Desakan Reshuffle Kabinet untuk Nasdem, dari Blunder hingga Baper

JAKARTA, KOMPAS TV - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat ke publik setelah Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. 

Menteri yang santer akan diganti berasal dari Partai Nasdem. Partai politik (parpol) besutan Surya Paloh itu diketahui memiliki tiga kader yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Demokrat Sebut Isu Reshuffle Kabinet sebagai Bentuk Intimidasi ke Salah Satu Parpol

Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengamini kalau dirinya berencana melakukan perombakan di jajaran pembantunya tersebut. 

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut, bila Presiden Jokowi tetap mengurangi menteri dari Partai Nasdem itu merupakan sebuah keputusan yang blunder. 

Sebab, Partai Nasdem selama ini adalah parpol yang amat loyal terhadap pemerintahan Jokowi dari periode pertama hingga saat ini. 

"Bisa saja ini blunder dan bunuh diri politik bagi Pak Jokowi. Bagaimanapun, secara etika fatsun politik, hasil kerja keras Partai Nasdem yang telah all out memenangkan Pak Jokowi dua periode. Bahkan, nasdem itu partai pertama yang mendukung Pak Jokowi di 2019," kata Pangi kepada Kompas TV, Jumat (14/10/2022). 

Menurut dia, dengan berkurangnya kader Nasdem di kursi kabinet akan mengganggu stabilitas politik. 

"Sekarang tiba-tiba sudah bekerja keras, hanya karena Pilpres 2024 berbeda jalan peta politik soal capres-cawapres, lalu kursinya dikurangi atau direshuffle, saya pikir enggak fair."

"Ini tidak sebatas hanya mengurangi dan menambah, tapi selama ini stabilitas politik itu ditentukan dari partai koalisi," katanya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, bila bicara reshuffle saat ini pasti dikaitkan dengan manuver Nasdem yang usung Anies maju Pilpres 2024.

"Nasdem pasti meradang jika dikaitkan dengan isu resuffle. Apapun judulnya, Nasdem merupakan partai yang cukup loyal ke Jokowi selama 2 periode."

"Tegak lurus dan tak pernah jadi oposisi dari dalam. Kalo dilihat record-nya, Nasdem partai pertama yang deklarasi Jokowi maju kembali di Pilpres 2019," katanya. 

Terpisah, Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menambahkan, sifat kenegarawanan Presiden Jokowi terkait sistem demokrasi sedang diuji. 

Bila Jokowi menjunjung tinggi sistem demokrasi di Indonesia seharusnya reshuffle itu tak perlu dilakukan. 

"Saya rasa enggak akan reshuffle, itu kan demokrasi. Mestinya sih enggak ada masalah. Hanya sebuah siklus lima tahunan aja, kok kemudian jadi baper? Saya rasa level kenegarawanan Pak Jokowi soal demokrasi lagi diuji."

Baca Juga: PDIP Dukung Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet: Presiden Butuh Menteri yang Loyal dan Solid

"Saya yakin Pak Jokowi paham. Jadi dengan level kenegarawanan yang tinggi dan seharusnya apa yang dilakukan Nasdem dianggap sebagai siklus demokrasi aja," kata Hensat. 

Sementara pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, bila perombakan kabinet dilakukan, akan menimbulkan kegaduhan.  

"Bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik. Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," katanya.

Namun untuk kepentingan demokrasi, Jokowi memang lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah.