Pengamat Sebut Anggaran Pertahanan Rp134 T Tak Cukup: Jangankan Siap Gelar, Sekarang Kita Kelabakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) telah menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2023 sebesar Rp134 triliun.

Menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, jumlah tersebut belum cukup untuk readiness (kesiapan) kapasitas pertahanan Indonesia. 

"Anggaran pertahanan berujungnya pada kesiapan, mampukah kita dengan berapa pun anggaran yang diguyurkan, membuktikan bahwa kita mampu melakukan semua kegiatan pertahanan kita?" tanya Connie di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (27/9/2022).

"Parameternya adalah readiness atau siap gelar," jelasnya.

Ia menilai, anggaran yang sudah mendapat tambahan Rp2,4 triliun itu tak cukup untuk siap gelar alat pertahanan.

"Jangankan untuk siap gelar ya, dengan keadaan sekarang pun, kita tuh sudah agak kelabakan," tegasnya.

Connie pun menjelaskan, parameter dari besaran anggaran yang diberikan kepada Kemenhan ialah kesiapan pertahanan.

"Mau berapa pun anggaran itu diguyurkan, apa pun yang dibeli, dia siap nggak, memiliki kemampuan nggak untuk menjalankan peran pertahanan?" tanyanya.

Baca Juga: Menkeu Sampaikan Belanja K/L di 2023 Naik, Kemenhan & Kementerian PUPR dapat Alokasi Terbesar

Ia lantas menjelaskan jumlah dan kondisi ideal alat pertahanan negara.

"Menurut saya 80 persen harus siap gelar. Jadi kapan saja dia harus beroperasi atau digelar, harus siap," ujarnya.

Kemudian, menurut dia, negara harus memiliki setidaknya 10 persen alat pertahanan cadangan. 

Lalu, imbuh Connie, 10 persen alutsista istirahat dan 10 persen untuk perawatan alat.

"Jadi ini cycle (siklus) yang betul-betul harus kita jaga," tegasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan audit kesiapan alat pertahanan.

"Kenapa anggaran sudah naik, tapi readiness (kesiapan) tidak naik sedemikian rupa?" kata Connie.

"Jadi mendingan anggaran di-hold dulu sebentar, kita audit readiness-nya," imbuhnya.

Baca Juga: Alutsista Indonesia Belum Mandiri, Letjen (Purn) Suryo Prabowo Mengundurkan Diri

Connie mendesak agar pemerintah tak hanya melakukan audit anggaran, namun juga audit kesiapan dan audit kemampuan teknologi pertahanan Indonesia.

"Jangan sampai kita kelihatannya posturnya besar, kelihatannya canggih yang kita miliki, tapi kemampuannya tidak terukur atau tidak bisa kita gambarkan," ujarnya.

Ia juga mendorong agar Indonesia dapat menjadi mandiri dalam hal industri alat pertahanan.

"Kan nggak mungkin kita menaikkan terus anggaran, tapi belanjanya kita sangat bergantung dari negara luar," tuturnya.

Menurut dia, anggaran pertahanan tak semata-mata menjadi ukuran kesiapan pertahanan.

"Anggaran pertahanan tidak semata menjadi ukuran bahwa kita akan mencapai, banyak PR yg harus diselesaikan," pungkasnya.