JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) telah menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2023 sebesar Rp134 triliun.
Menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, jumlah tersebut belum cukup untuk readiness (kesiapan) kapasitas pertahanan Indonesia.
"Anggaran pertahanan berujungnya pada kesiapan, mampukah kita dengan berapa pun anggaran yang diguyurkan, membuktikan bahwa kita mampu melakukan semua kegiatan pertahanan kita?" tanya Connie di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (27/9/2022).
"Parameternya adalah readiness atau siap gelar," jelasnya.
Ia menilai, anggaran yang sudah mendapat tambahan Rp2,4 triliun itu tak cukup untuk siap gelar alat pertahanan.
"Jangankan untuk siap gelar ya, dengan keadaan sekarang pun, kita tuh sudah agak kelabakan," tegasnya.
Connie pun menjelaskan, parameter dari besaran anggaran yang diberikan kepada Kemenhan ialah kesiapan pertahanan.
"Mau berapa pun anggaran itu diguyurkan, apa pun yang dibeli, dia siap nggak, memiliki kemampuan nggak untuk menjalankan peran pertahanan?" tanyanya.
Baca Juga: Menkeu Sampaikan Belanja K/L di 2023 Naik, Kemenhan & Kementerian PUPR dapat Alokasi Terbesar
Ia lantas menjelaskan jumlah dan kondisi ideal alat pertahanan negara.
"Menurut saya 80 persen harus siap gelar. Jadi kapan saja dia harus beroperasi atau digelar, harus siap," ujarnya.
Kemudian, menurut dia, negara harus memiliki setidaknya 10 persen alat pertahanan cadangan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.