Mendagri Tito Karnavian: Saya Berhubungan Baik dengan Lukas Enembe

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui dirinya memang memiliki hubungan yang baik dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Namun, ia memastikan dirinya tak ikut campur dengan kasus hukum yang menjerat orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Diketahui, kader Partai Demokrat itu telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi. 

"Kasus Pak Lukas Enembe tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Mendagri, itu murni (penegakan hukum). Kemarin sudah jelas press rilis dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Saya sebenarnya berhubungan baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama, tetapi kan kalau masalah hukum saya enggak bisa ikut campur," kata Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/9/2022). 

Mantan Kapolri itu menjelaskan, dirinya juga telah melakukan konfirmasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya transaksi yang mencurigakan di rekening Lukas Enembe. 

Baca Juga: Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Aturan Hukum di Indonesia

"Dari pendalaman itu, cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkan kepada KPK ketika mereka melihat ada dugaan tindak pidana di situ."

"Kemudian diproses lah itu. Kalau seandainya itu dianggap, saya sampaikan kepada kontek persen beliau, saya kenal baik, kalau seandainya itu ada peran Kemendagri, peran Kemendagri di mana?" papar pensiunan jenderal bintang empat Polri itu.

Selain itu, ungkap Tito, KPK memiliki mekanisme tersendiri, bukan seperti di Polri, kejaksaan dan TNI yang satu komando. 

"Ada lima pimpinan, kolektif kolegial dan mereka memiliki mekanisme yang standar operasional prosedurnya sangat ketat, salah-salah pimpinan, pimpinan sendiri yang melanggar, bisa kena."

"Kami pun tahun lalu ada dirjen kami bermasalah, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, mengikut proses hukum, Dirjen Keuangan daerah. Kalau disebut politisasi orang tertentu, enggak juga," ujarnya. 

Tito juga menambahkan, perkara hukum tersebut bukan juga sebuah bentuk kriminalisasi terhadap kader partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintahan. 

"Kemarin KPK juga menangkap kalau tidak salah, dan menahan Bupati Mimika yang merupakan kadernya Partai Golkar, koalisi pemerintah. Kami melihat apa yang dilakukan KPK semata-mata karena masukan dari PPATK yang berasal laporan dari sistem perbanka.

"Jadi, tidak ada urusan sama sekali dengan kemendagri. Kemendagri hanya berusaha menjaga agar situasi politik dan pemerintahannya lebih landai," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, Gubernur Papua Lukas Enembe tegas tak mau tinggalkan Papua usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

Lukas bersikukuh tak akan tinggalkan Papua untuk keperluan pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening.

“Dia tidak akan keluar Papua sampai persoalan selesai,” ucap Roy dalam konferensi pers.

Adapun alasan Lukas Enembe tak mau tinggalkan Papua adalah karena merasa tidak nyaman, dan mengambil posisi bersama warga Papua.

Sekelompok warga Papua pun menginginkan Lukas Enembe tetap di Jayapura selama permasalahan berjalan.

Baca Juga: 14 Peserta Aksi Unjuk Rasa Gubernur Papua Ditangkap, Ratusan Massa Berjaga di Rumah Lukas Enembe

“Karena pak Gubernur merasa tidak nyaman, sehingga dia mengambil posisi hidup bersama Papua bersama rakyatnya,” ucap Roy.