Sekjen PDIP: Multipartai tak Memungkinkan Suara Parpol Naik 300 Persen seperti Demokrat pada 2009

Kedua, lanjut Hasto, konon akan diatur adanya dua pasang calon.

Menjawab dengan tudingan itu, Hasto menyebut seluruh pengamat politik, bahkan juga Surya Paloh menyampaikan analisisnya,bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon.

“Kemudian tiba-tib Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan agar dua pasangan calon.”

“Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidential treshold sebesar 25 persen suara atau 20 persen kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama, termasuk pada masa Presiden SBY,” urainya.

Presidential treshold, lanjut dia, juga memastikan adanya stabilitas politik pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, presiden dan wakil presiden.

Ia mencontohkan pemerintahan Presiden Jokowi dan JK pada tahun 2014, yang hanya mengandalakan dukungan minimum 20 persen kursi lebih.

“Kita tahu bagaimana terjadi mobilisasi kekuasaan luar biasa di parlemen, sehingga Pak Jokowi dan Pak JK yang dipilih oleh rakyat kemudian dilakukan berbagai bentuk penghadangan di DPR.”

“Sehingga pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan DPR berasal dari partai yang  bukan pendukung Jokowi-JK,” ucapnya.

Hal ini, kata Hasto, tentu saja merupakan kecelakaan dalam demokrasi, bahkan itu merupakan tsunami dalam demokrasi, yakni ketika suara dari rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung, ternyata tidak senafas dengan apa yang terjadi di parlemen.

“Akibatnya, pemerintahan Pak Jokowi-JK memerlukan waktu 1,5 tahun untuk melakukan konsolidasi politik.”

Karena itu, menurut Hasto, yang disampaikan oleh SBY dengan menuduh tanpa fakta, termasuk tentang pengaturan pasangan calon, dan membuat skenario agar Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mencalonkan, merupakan sesuatu yang berlebihan.

“Itu kan menunjukkan kekhawatiran berlebihan tanpa fakta.”

Baca Juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung Hadapi Pemilu 2024, Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Tidak Adil

“Kita bisa memahami seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya, tapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada,” imbuh dia.

Bahwa, lanjut dia, ketentuan presidential treshold itu merupkan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat.

Bahkan, kata Hasto, berulang kali dilakukan judicial review tentang hal itu, namun Mahkamah Konstitusi menetapkan betapa pentingnya presidential treshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif.