Hasto: SBY Turun Gunung Itu Mau Sebar Fitnah ke Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto berharap langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung tidak untuk menyebarkan fitnah dan tuduhan ke pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya informasi yang diterima SBY terkait ada indikasi Pilpres 2024 bisa tidak jujur dan adil dan ada skenario jahat hanya ada dua pasangan capres dan cawapres sangat tidak tepat.

"Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2022).

Baca Juga: Ketika AHY Bandingkan Era SBY dan Jokowi di Rapimnas Demokrat

Hasto juga merasa heran dengan pernyataan SBY yang harus turun gunung, sebab hal ini sudah lama dilakukan dan bukan yang pertama kalinya. Menurut Hasto selama ini SBY tidak pernah naik gunung. 

Namun Hasto mengingatkan jika langkah SBY turun gunung hanya untuk menyebarkan fitnah kepada pemerintahan Jokowi, maka PDIP akan naik gunung untuk melihat secara jelas yang dilakukan oleh SBY.

"Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," tegas Hasto.

Sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung. 

Baca Juga: AHY Sindir Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Napitupulu: Datanya Mana?

Hal ini lantaran SBY mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY menyatakan berdasarkan informasi yang diterima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu. 

Baca Juga: Megawati: Di Pemerintahan SBY Saya Tak Mau Disebut sebagai Oposisi

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan," ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurutnya rakyat lah yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

 

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.

Baca Juga: Deretan Sindiran AHY ke Pemerintahan Jokowi, soal Gunting Pita hingga Nangis saat Harga BBM Naik