Rapimnas Demokrat AHY Singgung Utang dan Proyek di Pemerintahan Jokowi yang Jadi Beban Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung beban utang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggi dan proyek yang membebani ekonomi negara.

Dalam catatannya selama 8 tahun terakhir utang Indonesia meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal. Utang Indonesia saat ini sebesar Rp7.163 triliun atau meningkat Rp4.500 triliun.

Menurutnya hal ini akan menjadi risiko bagi perekonomian dan membebani pemerintah-pemerintah yang akan datang.

Baca Juga: AHY Sindir Pemerintahan Jokowi yang Pakai Kebijakan BLT: Dulu Dihina-hina!

Terlebih jika perekonomoan global dan nasional terguncang dalam krisis, hal tersebut akan sangat berbahaya.

"Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia," ujar AHY saat Rapimnas Partai Demokrat 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

AHY menambahkan penggunaan dana utang yang terlalu besar, bisa dicegah. Salah satunya merencanakan mega proyek pembangunan infrastruktur secara matang. Utamanya jika mega proyek itu didanai dari utang.

Menurutnya, menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Terutama saat Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat dari naiknya harga-harga komoditas.

Baca Juga: AHY Respon IKN "Nusantara" yang Jalan Terus: Lebih Baik Ditunda, Daripada Dipaksakan

Lalu, infrastruktur pun perlu dibangun secara nasional, pusat dan daerah, serta mencakup semua sektor. Bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol.

"Sekali lagi, pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap. Mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dan investasi swasta yang sehat," ujarnya.

Beban ekonomi

Lebih lanjut AHY juga menyinggung proyek pemerintah yang dinilai menjadi beban ekonomi negera. Seperti pemindahan Ibu Kota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Ketika AHY Bandingkan Era SBY dan Jokowi di Rapimnas Demokrat

Partai Demokrat sepakat dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota karena kondisi Jakarta yang sudah tak ideal. 

Namun pemerintah mestinya menunggu waktu yang tepat dan tidak memaksakan proyek di tengah terjadi krisis global yang turut berpengaruh terhadap Indonesia. 

"Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," ujarnya. 

Baca Juga: BBM Naik, AHY: Kader Demokrat Tidak Boleh Ada yang Pura-Pura Menangis

Begitu juga dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi di awal pencanangan proyek tahun 2016.

Sejak awal, kata AHY, pemerintah berjanji tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Namun nilai proyek semakin membengkak dari Rp86,5 triliun menjadi Rp114,24 triliun. 

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat bisa bersumber dari APBN. 

 

Pada pertengahan Maret tahun ini, Jokowi menyampaikan biaya pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun dan 20 persen anggaran bakal dibebankan pada APBN. 

"Jika pemerintah tidak cakap melakukan antisipasi, dan adaptasi yang diperlukan, maka perekonomian kita bisa tidak selamat, dan rakyat tentu akan menderita karenanya," ujar AHY.