Jumlah ini bisa lebih besar jika jemaah haji yang berangkat mencapai 100 persen kuota atau 221.000 jemaah.
”Kemarin masih ada 40 persen saja, jadi penambahan masih bisa diatasi,” katanya.
Menurut Rahmat, salah satu solusi mengatasi kekurangan dana adalah dengan melakukan rasionalisasi. Ia telah bertemu dengan DPR untuk membahas masalah ini.
Dari catatan Kompas.id, BPKH juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas tingginya biaya riil haji pada 22 Agustus lalu.
Wapres kala itu menyatakan harus ada rasionaliasi agar dana haji yang terkumpul bisa berkelanjutan.
Jalan kedua yakni dengan menggenjot pertumbuhan dana investasi dari satu digit menjadi dua digit.
Namun, hal itu tidak mudah karena BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
Cara ketiga adalah dengan menggelontorkan subsidi lewat APBN.
Baca Juga: Berbagi Makanan untuk Menjalin Persahabatan ala Petugas Haji Indonesia di Madinah
Menurut Rahmat, hal itu juga sulit dilakukan karena haji diperuntukkan bagi warga yang mampu dan dana APBN tidak hanya untuk kepentingan umat Islam saja.
Kemungkinan lain adalah penyesuaian pelayanan dan waktu haji.
Selama ini, haji di Indonesia memakan waktu 40 hari, padahal bisa dipersingkat 25 hari. Jemaah Indonesia juga masih mendapatkan uang saku sekitar Rp6 juta untuk bekal dan ini bisa dipertimbangkan untuk dihapus.
”Apakah nanti katering jatah makan berkurang, waktu dipersingkat, atau uang saku ditiadakan, ini layak didiskusikan,” kata Rahmat.
Sumber : Kompas TV/kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.