Pembentukan Tim Khusus untuk Hadapi Hacker Dinilai Terlambat, Pakar Siber: Harusnya dari Dulu-Dulu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pembentukan tim khusus untuk menghadapi serangan siber peretas atau hacker seperti Bjorka, dinilai terlambat.

Pratama Persadha, pakar keamanan siber, mengatakan, seharusnya pembentukan tim semacam itu dilakukan sejak dulu.

“Menurut saya sih terlambat ya, harusnya dari dulu-dulu,” kata dia dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (13/9/2022).

“Karena kinerja kementerian/lembaga nggak mampu untuk mengatasi serangan siber di Indonesia. Tapi, nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali.”

Baca Juga: BSSN Jawab Faktor Hacker Bjorka Bisa Bocorkan Data: karena Kelalaian Manusia!

Pratama menyebut, nantinya tugas tim satgas khusus ini akan cukup banyak, termasuk melakukan asesmen ke seluruh kementerian/lembaga yang ada di Indonesia.

Selain itu, sambungnya, mereka harus melakukan asesmen ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lain-lain.

“Yang kita ketahui memang sistemnya sangat lemah sekali.”

“Untuk melakukan itu tentu saja nggak bisa cuma diperintah, harus dengan teknologi yang cukup,” tuturnya.

Nantinya, lanjut Pratama, semua peralatan yang ada di Badan Intelijen Negara (BIN), Kominfo, Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), bahkan Polri, harus bisa digunakan oleh satgas ini.

Kemudian, orang-orang yang ada dalam tim tersebut, lanjut Pratama, harus memiliki kompetensi tentang keamanan siber.

“Jangan sampai nanti ‘Ada tempat baru nih, kita pasang siapa nih kira-kira menguntungkan dari sisi politik?’ Kalau kayak gitu ya selesai juga kita.”

“Harus dipasang orang-orang yang benar, yang punya kompetensi terhadap keamanan siber,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pekerjaan yang besar ini tidak akan bisa berjalan jika tidak didukung dengan ketersediaan anggaran.

Jika semua itu bisa dilakukan dengan baik dan benar, kata Pratama, tim ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya.

Senada dengan Pratama, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan mengatakan, meski pembentukan tim tersebut terlambat tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.

“Daripada nggak buka payung sama sekali, namanya itu kita lupa diri,” ucapnya menjawab pertanyaan pembawa acara yang menganalogikan pembentukan tim khusus ini sebagai terlambat membuka payung saat hujan sudah turun.

Farhan mengatakan, yang terjadi adalah sistem pengamanan, penyimpanan data pribadi masyarakat Indonesia ini memiliki backdoor atau kelemahan yang membuatnya mudah diretas.

“Itu yang sebetulmya sekarang ini yang kelihatan baru sebuah masalah di permukaan, karena ada masalah lain yang lebih besar.”

Yang paling mengkhawatirkan sekarang ini, menurut dia, adalah munculnya rasa tidak aman dari masyarakat.

Padahal, negara, kata dia, memiliki tugas yang paling penting,yakni memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia.

“Tentunya, setinggi apa pun ekspektasi kita kepada pemerintah yang menjalankan negara ini, pemerintah selalu memiliki kekurangan.”

“Kalau kekurangan itu terjadi, yang kita harapkan adalah respons. Apa respons dari pemerintah untuk memperbaiki dan menambal kekurangan tersebut."

Secara normatif, lanjut Farhan, yang dilakukan pemerintah dengan membentuk tim respons cepat patut dihargai.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Data Negara yang Dibocorkan Hacker Bjorka Bukan Dokumen Rahasia

Cuma Farhan menyayangkan anggota tim tersebut tidak diungkap ke publik.

“Sehingga teman-teman tidak kemudian bisa melakukan asesmen, ini kira-kira timnya mampu tidak ya.”

“Kami juga dari Komisi I yang berada di komisi yang mengawasi kerja-kerja BSSN dan Kemenkominfo, tentu saja akan memberikan pertanyaan hal yang sama,” imbuhnya.