Ganjar Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023: Aturan Ini Tergesa-gesa

SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun depan atau 2023.

Sebab, kata Ganjar, ada beberapa pertimbangan yang membuat tenaga honorer masih dibutuhkan, khususnya di tingkat provinsi.

Baca Juga: Ketika Ganjar Respons Cepat Pengaduan Warganet soal Dugaan Penyekapan Puluhan WNI di Kamboja

Menurut Ganjar, penghapusan tenaga honorer pada 2023 sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sangatlah tergesa-gesa.

"Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa," kata Ganjar Pranoeo di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (12/9/2022).

"Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. Maka, saran saya di-review dahulu."

Menurut dia, penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya karena nantinya beban kerja yang sudah ada akan bertambah.

Baca Juga: Penghapusan Tenaga Honorer Diminta Dihitung, Tahun Depan Sangat Berat terkait Pilpres

Sementara itu, kata Ganjar, untuk beralih dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

Menurutnya, kalau itu memang harus dilaksanakan, maka harus disiapkan terlebih dahulu sumber daya manusianya agar mereka multitalenta, sehingga bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuannya.

"Tentu butuh skill tambahan. Akan tetapi, itu 'kan butuh waktu. Makanya, tidak bisa dalam waktu pendek," ujarnya.

Selain permasalahan tenaga honorer, Ganjar juga menyampaikan beberapa pesan kepada Menteri PAN-RB, Azwar Annas.

 

Baca Juga: Gubernur Sumbar Sampaikan Beberapa Upaya Selamatkan Tenaga Honorer

"Untuk menyelesaikan honorer ini tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah," ujar Ganjar.

"Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tetapi betul-betul skill. Di provinsi ini sudah melakukannya."

Ganjar pun meminta kepada Menteri PAN-RB untuk berpihak pada aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dengan memberi penghargaan dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

"Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap dikasih reward, promo, kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi," ujarnya.

Baca Juga: Terima SK Pengangkatan, Tangis Ribuan CPNS dan Tenaga Honorer Pecah!

Akan tetapi, lanjut Ganjar, bagi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya dipecat saja.

Ganjar pun menyarankan sebaiknya dipermudah, jangan sulit-sulit sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif.

Lebih lanjut, Ganjar menyebutkan bahwa jumlah ASN di Provinsi Jateng per September 2022 tercatat sebanyak 46.885 orang.

Rinciannya, PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang; PPPK kesehatan 357 orang; dan PPPK penyuluh pertanian 53 orang.

"Ini tiga sektor non-ASN yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian," kata Ganjar.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Mau Hapus Tenaga Honorer dan Pilih Outsourcing