Dengan Nakhoda Baru, PPP Diprediksi akan Hengkang dari KIB Tinggalkan Golkar dan PAN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi akan angkat kaki dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama Partai Golkar dan PAN.

Pasalnya, PPP tengah mengalami turbulensi di internal yang mengakibatkan kepemimpinan Suharso Monoarfa digantikan.

Hal itu diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

“Dengan turbulensi di internal PPP, bisa jadi arah kemudi partai di bawah nakhoda yang baru bisa tetap istikamah dengan kebijakan ketua umum yang lama atau justru mengalihkan arah perahu ke dermaga koalisi yang lain,” kata Ari, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga: Sufmi Dasco Tegaskan ke Sandiaga Uno: Sudah Final, Capres Gerindra Prabowo Subianto

Jika memang hengkang dari KIB, Ari menduga PPP akan merapat lagi ke PDI Perjuangan atau Partai Gerindra.

Sebab dengan PDI-P, PPP punya faktor historis duet presiden dan wakil presiden yakni Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz.

“PPP lebih sreg bergandengan dengan koalisi yang berintikan PDI-P atau Gerindra,” ujarnya.

Namun, terlepas dari dinamika tersebut, Ari memprediksi perolehan suara PPP bakal merosot pada Pemilu 2024.

Ari mengatakan konflik internal partai, menjadi satu di antara pemicu yang membuat partai berlambang ka'bah itu akan mengalami penurunan suara.

Untuk diketahui, PPP bukan hanya sekali ini saja mengalami konflik di internal PPP. Pada 2017-2018, PPP juga mengalami dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Lalu pada 2019, PPP berganti pemimpin kembali, akibat Romahurmuziy yang ketika itu menjadi Ketua Umum PPP, terlibat kasus korupsi.

Bicara soal kepemimpinan dan korupsi di PPP, bukan hanya terjadi pada Romahurmuziy. Sebab pada 2015, Suryadharma Ali bekas Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga pernah terlibat korupsi.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi akan Ajukan Nama Calon Panglima TNI ke DPR sesuai Mekanisme

Menurut Ari, konflik demi konflik yang terjadi di internal PPP terjadi karena partai tersebut gagal melakukan manajerial kepemimpinan.

“Konflik internal PPP sangat berdampak terhadap soliditas dan proses kerja-kerja politik dalam menaikkan elektoral,” ujarnya.

“Saya begitu khawatir perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu akan terus merosot karena partai ini lebih disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri.”

Sebagai informasi, Suharso Monoarfa dipecat dari posisi Ketua Umum PPP melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Minggu (4/9/2022).

Pemecatan Suharso terjadi sebagai buntut dari pernyataannya soal "amplop kiai".

Kemudian, partai menunjuk Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Namun, Suharso tak terima dengan keputusan tersebut. Meski demikian, Tim hukum DPP PPP menyatakan siap jika Suharso melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).