Wawancara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Bagian II): Gaya Hidup Hedonis Ada Sanksinya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan institusinya untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Sebab, citra Polri turun drastis akibat kasus Duren Tiga atau kasus Ferdy Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat).

Jurnalis Senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo berkesempatan mewawancarai Kapolri  Listyo Sigit secara eksklusif dalam program Satu Meja The Forum Spesial 'Siasat Kapolri di Pusaran Kasus Sambo' di Kompas TV, Rabu (7/9/2022) malam.

Proses reformasi kultural di tubuh kepolisian  mencanangkan presisi dan humanis, diawali dengan kasus Sambo. Bagaimana ini akan mengoreksi untuk mengurangi kultur kekerasan di tubuh Polri?

Jadi saya kira 1,5 tahun itu adalah proses yang sangat panjang. Bagaimana kami mencoba untuk memperbaiki Polri sesuai dengan program presisi kami dan harapan kami menjadi polisi yang tegas, humanis. Kemudian presisi dan ujungnya kan harapan kami, kami menjadi dekat dengan masyarakat. 

Tentunya kalau dekat dan dipercaya, kami bisa dicintai masyarakat. 

Apa saja yang akan dilakukan untuk memulihkan citra Polri?

Ya mau tidak mau kami harus memperkuat program yang sudah ada tersebut, artinya lebih mendengar, lebih aspiratif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Baca Juga: Wawancara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (I ) : Yang Nyeleneh-Nyeleneh Kami "Potong"

Banyak orang yang berpikiran bahwa kasus Sambo ini bisa mengganggu soliditas di internal kepolisian. Bagaimana Anda memulihkan kepercayaan publik yang cenderung turun agar naik lagi?

Menurut saya memang ada yang berasumsi seperti itu, apalagi di saat-saat awal ya. Saat-saat awal kami melakukan pemeriksaan kan karena adanya upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya untuk menghalangi kan membuat situasi internal seperti kemudian terpecah.

Tapi saya melihat setelah proses hambatan tadi kami bereskan, kami semua solid untuk menuntaskan ini dan beberapa kali kami sudah memimpin rapat vikon dengan para Kapolda, bahwa justru momentum ini harus membuat kita lebih solid, karena memang tugas kita bagaimana mengembalikan marwah kepolisian dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kita melakukan hal-hal yang kemarin harus kami ubah, kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitasnya.

Karena itu, ini juga justu menjadi momentum kita,  inilah saatnya kita berbenah dan memperbaiki yang sifatnya pelanggaran, seperti tadi saya sampaikan. Ya kalau kami sudah kasih peringatan di awal-awal, kali ini saya nggak usah perlu pakai peringatan lagi, begitu ada yang lapor, periksa Propam, copot, sudah begitu saja. 

Baca Juga: Wawancara Eksklusif Kompas TV: Ferdy Sambo Bersumpah kepada Kapolri saat Ceritakan Kebohongannya

Bagaimana instruksi Kapolri terkait masalah narkoba dan judi, buntut kasus Sambo?

Masalah narkoba itu juga sudah saya sampaikan “Jangan lagi ada yang main-main dengan narkoba,” dan itu saya buktikan beberapa orang sudah kami copot dan kami PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Masalah judi juga ini kemudian menjadi isu kan, saya minta ndak ada lagi yang main-main dengan judi. “Bongkar sampai ke atas”

Saat ini saya sudah minta teman-teman di PPATK untuk menelusuri rekening-rekening yang ada untuk ditarik, untuk dibongkar ke atas. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kita serius, dan segala macam penyakit masyarakat saya minta untuk dibersihkan. Dan ini harus berkelanjutan.

Baca Juga: Wawancara Ekslusif Kompas TV: Kapolri Sebut Penyidik Sempat Ketakutan Selidiki Kasus Sambo

Setelah kasus Sambo apakah akan ada redefinisi ulang Propram?

Sebenarnya Propam ini kan sebagai salah satu satker (satuan kerja)  di kita yang tugasnya memang menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan, kan begitu.

Mottonya kan seperti itu. Memang tugas dia untuk menangani masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Mulai dari penyelidikan, dari penyelidikan itu kemudian ditentukan, apakah ini masuk dalam ranah etik yang bisa diproses oleh etik, atau ini masuk kepada pidana yang bisa diteruskan ke reserse? Sebetulnya sudah ada pemilahannya.

Kalau etik dia bisa melanjutkan, dari proses penyelidikan menjadi semacam penyidikan. Kemudian terkait dengan proses sidangnya, sebenarnya itu melibatkan satker-satker lain, jadi tidak Propam berdiri sendiri. Sehingga hasil keputusan dari sidang komisinya sebenarnya adalah keputusan sidang yang di dalamnya berisi perangkat-perangkat yang tidak hanya Propam saja.

Ada masukan agar kekuatan Propam diperkecil, bagamana tanggapan bapak?

Masalahnya kalau kemudian fungsi Propam dikecilkan, Propam yang seperti ini saja masih banyak pelanggaran. Apalagi kalau kemudian dikurangi kekuatannya, kalau saya pengennya malah dibesarkan lagi.