Menko Airlangga: Presiden Joko Widodo Minta Seluruh Proyek Strategis Nasional Selesai sebelum 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa selesai sebelum tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga seusai melakukan Rapat Internal dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/9/2022).

Dalam rapat tersebut, dibahas percepatan penyelesaian PSN agar dampaknya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Tak hanya itu, evaluasi sejumlah PSN juga dilakukan seperti Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi, dan kepastian PSN bagi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu juga dievaluasi tentang Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan-Gresik, pengembangan Bio-fuel, etanol, methanol di Bojonegoro, usulan PSN untuk Terminal Petikemas Muaro Jambi, revitalisasi rumah susun, serta Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (Pengembangan LNG Tangguh).

“Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa seluruh PSN ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam PSN juga tentu memiliki multiplier effect,” kata Menko Airlangga.

Terkait multiplier effect atau efek berganda itu, Airlangga menjelaskan, dalam pembangunan proyek seperti bendungan dan jalan dapat membuka akses yang lebih luas dikarenakan beberapa bendungan berada di wilayah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena ketersediaan air dan irigasi yang lebih baik sehingga bermanfaat untuk program-program pertanian.

Baca Juga: Presiden Berada di Istana Bogor Selama Demo BBM, Setpres Pastikan Jokowi Dengarkan Aspirasi Warga

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebanyak 66 PSN telah tuntas di periode 2019-2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. 

Proyek yang telah diselesaikan tersebut di antaranya berupa bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, jalan tol, pelabuhan, SPAM, kawasan industri, dan teknologi.

Dalam Rapat Internal itu juga dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait Bendungan Gerak Karangnongko dan Proyek Tol Tuban-Lamongan-Gresik.

Selanjutnya turut diputuskan pula tentang pengembangan biofuel, etanol, dan metanol di Bojonegoro, diperkirakan investasinya sebesar Rp25,7 triliun dan diharapkan financial closing-nya dapat selesai di Q2 tahun 2024. 

Kemudian juga dibahas tentang penyelesaian masalah pembebasan lahan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora serta proyek pabrik pupuk di Fakfak yang direncanakan akan diinvestasikan oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim dengan nilai investasi sebesar Rp22 triliun untuk memproduksi amonia dan urea.

“Proyek tersebut diharapkan juga dapat diselesaikan finansial closing-nya sebelum 2024,” ujar Airlangga.

Sementara untuk di wilayah Sumatera, proyek Pelabuhan Terminal Petikemas di Muaro Jambi, sudah ada skema investasi tahap pertama sebesar Rp948 miliar dan tahap ke dua Rp3 triliun. 

Baca Juga: Ini Kata Jokowi Soal Demo Penolakan Kenaikan Harga BBM

Nantinya, kapasitas kontainer pelabuhan tersebut sebesar 60.000- 80.000 TEUS, curah cair 2-3 juta ton, dan curah kering 7-8 juta ton per tahun.

Disampaikan pula pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni yang dibiayai oleh konsorsium BP tangguh sebesar Rp38 triliun dan ini memiliki potensi meningkatkan tambahan gas dari proyek UCC, sebesar 900 MMSCFD, dan pengurangan emisi karbon +- sebesar 25 MT CO.

“Kemudian ada juga terkait dengan beberapa penyelesaian PSN antara lain Tol Trans-Sumatera, tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa yang akan diselesaikan dalam tahap ke dua ini adalah yang rutenya dari Betung ke Jambi sepanjang 169 kilometer," lanjutnya.

"Untuk konstruksinya Rp22 triliun dan untuk kebutuhan lahannya dibutuhkan Rp4,1 triliun."

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar proyek IKN baru ditetapkan sebagai PSN.

Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dan mengakselerasi pembangunan IKN baru.

Terakhir, Presiden juga meminta keseluruhan proyek nasional yang ada tersebut bisa selesai sebelum tahun 2024.

“Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” pungkas Airlangga.  

Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Boleh Gelar Demo, Tapi Sampaikan Dengan Cara yang Baik!