Anggota Komisi I DPR Klaim Informasi Dugaan Disharmoni antara Panglima TNI dan KSAD Sahih

JAKARTA, KOMPAS.TV – Informasi tentang dugaan disharmoni atau ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, merupakan sesuatu yang sahih.

Penjelasan itu disampaikan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Effendi Simbolon dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (5/9/2022).

“Yang kami terima ini kan semua kami verifikasi, sahih semua, ada rekamannya, ada gambarnya, ada videonya, ada data dan faktanya, ini kan terjadi,” jelasnya.

“Bahkan panglima sendiri tadi pada kesempatan yang singkat, dia sampaikan poin klarifikasi terhadap ada hal-hal yang memberikan kita suatu kondisi, adanya pembangkanganlah, ketidakpatuhan,” kata Effendi.

Effendi juga mengaku dapat merasakan penurunan kinerja TNI dalam kurun beberapa waktu terakhir ini.

Dugaan ketidakharmonisan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung mengemuka dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diwakili Letjen M Herindra di Gedung DPR, hari ini, Senin.

Rapat itu juga dihadiri Jenderal Andika, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Mayjen Agus Subiyanto.

Baca Juga: Guru Besar Unpad Sebut Ada 4 Faktor yang Bisa Sebabkan Hubungan Panglima TNI dan KSAD Bermasalah

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi dalam rapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin. 

Menurut dia, tak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang mengikuti seleksi Akmil. 

"Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, Pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak," ujarnya.

Dalam program Sapa Indonesia Malam, Effendi mengatakan, pada hari ini, DPR sebenarnya akan menghadirkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf.

Tujuannya, untuk meminta penjelasan, baik kasus-kasus yang mencuat menyangkut pelanggaran HAM, penyiksaan, kekejaman, kekejian, dan hal lain.

“Termasuk masalah-masalah yang muncul dari informasi yang kami terima. Kami melihat adanya dugaan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

“Catatan kami panjang sekali ini, itu yang kami tanya, minta penjelasan ke mereka,” lanjutnya.

Salah satu informasi yang diperoleh, kata dia, adalah masalah-masalah disharmoni antara kedua pejabat TNI tersebut.

“Dugaan ketidakharmonisan itu kan bukan masalah anaknya KSAD Jenderal Dudung tidak masuk (Akmil) saja, tetapi banyak hal gitu, termasuk penegakan hukum, pembinaan, soal-soal kebijakan, penganggaran dan sebagainya.”

Saat pembawa acara, Aiman Witjaksono, menanyakan alasan munculnya dugaan disharmoni antara keduanya, Effendi menyebut hal itu terlihat dari output atau hasil.

“Kalau fisik, mungkin mereka sering berbarengan, tetapi kan dari output-nya kelihatan. Ada ketidakpatuhan, macam-macamlah,” katanya.

Namun ketika dikejar dengan pertanyaan mengenai wujud ketidakpatuhan tersebut, ia mengatakan pihaknya baru dapat mengungkapkannya setelah bertemu lagi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAD.

“Mungkin nanti lebih baik setelah kami rapat lagi, kami sidang lagi, menghadirkan Menhan, Panglima TNI dan KSAD, khususnya ya, dari situ nanti, agar clear (jelas, red) gitu.”

Baca Juga: Panglima TNI Jawab Isu Tidak Harmonis dengan KSAD Dudung: Dari Saya Tidak Ada

“Bahwa catatan yang kami terima, kami punyai, masukan yang kami dapat di sini ingin kami dapat klarifikasi atau penjelasan, atau jawaban dari mereka-mereka, yang kami lihat terjadi sebuah disharmoni di kepemimpinan Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat khususnya,” urainya.

Effendi juga mengaku khawatir TNI akan menjadi korban jika memang ada disharmoni antara keduanya.

“Jangan sampai yang menjadi korban adalah TNI-nya. Kalau mereka berseteru secara pribadi di luar gelanggang, ya silakan saja.”

Terlebih saat ini, lanjut Effendi, pemerintahan Presiden Jokowi membutuhkan stabilitas politik nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat, TNI, Polri, dan unsur-unsur lembaga lainnya.

“Bagaimana kemudian kita merumuskan doktrin pertahanan kalau para nakhodanya 'disharmoni'. Ini tidak patuh kepada ini, ini mungkin ego kepada ini.”