Guru Besar Unpad Sebut Ada 4 Faktor yang Bisa Sebabkan Hubungan Panglima TNI dan KSAD Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Isu hubungan tak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mencuat dalam rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI di Gedung DPR, hari ini, Senin (5/9/2022).

Menurut guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi, ada empat faktor yang dapat menyebabkan hubungan Panglima TNI dan KSAD bermasalah, salah satunya adalah faktor politis.

“Alasan pertama soal politis. Saya kira problem Pak Dudung dengan Panglima ini, saya menduga, pertama, alasan politis,” tutur Muradi dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin.

“Kedua, ada alasan ekonomi. Ketiga, alasan psikologis, dan keempat adalah personal.”

Dalam konteks hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, ia menduga lebih ke arah politis daripada psikologis maupun personal.

Baca Juga: Panglima TNI Jawab Isu Tidak Harmonis dengan KSAD Dudung: Dari Saya Tidak Ada

Karena, kata Muradi, isu Andika akan diusung dalam pemilihan presiden-wakil presiden (capres-cawapres) setelah purnatugas, cukup mengganggu psikologi sejumlah kepala staf angkatan di TNI, termasuk KSAD.

“Akan mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf, termasuk Pak Dudung.”

“Kedua, kalau soal hubungan ini agak merenggang, sebenarnya kalau kita lihat mundur pada Februari 2022, ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan sebagainya,” tambahnya.

Secara eksplisit, lanjut Muradi, waktu itu Jenderal Andika mengatakan akan memprosesnya secara terbuka. Hal itu, menurutnya, menjadi permulaan adanya problem personal antara Andika dan Dudung.

“Seolah yang dilakukan Pak Dudung itu sifatnya personal. Padahal yang dilakukan oleh Pak Dudung adalah bagian dari upaya beliau menegakkan NKRI, antiintoleran dan sebagainya.”

“Dari empat ini, saya kira kalau melihat polanya, saya cenderung memilih pada alasan politis dan personal,” tuturnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menduga ada disharmoni atau ketidakharmonisan antara kedua pimpinan TNI tersebut. Ia menyebut tentara atau TNI tidak boleh berpolitik praktis.

“Saya nggak ingin ke sana terlalu jauh. Saya hanya ingin melihat catatan-catatan yang ada di kami, bukan hanya saya, itu banyak sekali memang poin disharmoninya antardua orang ini,” ungkap Effendi.

“Dan ini bukan hanya kali ini, memang sudah menjadi sepertinya ada suatu preseden yang kurang baiklah,” lanjutnya.

Saat ini, kata dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan stabilitas politik nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat, TNI, Polri, dan unsur lembaga lainnya.

Baca Juga: Panglima TNI: Anak KSAD Jenderal Dudung Sudah Masuk Akmil

Sehingga jika memang ada ketidakharmonisan seperti yang diduga, hal itu tidak boleh dibiarkan.

“Bagaimana kemudian kita merumuskan doktrin pertahanan kalau para nakhodanya 'disharmoni'. Ini tidak patuh kepada ini, ini mungkin ego kepada ini.”

“Makanya, di rapat kerja tadi saya ingin mendapatkan penjelasan keterangan dari Panglima TNI dan juga dari KSAD. Tapi, KSAD nya tidak hadir. Teman-teman semua komplain,” ucapnya.