PKS Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi: Tolak Rencana Kenaikan BBM hingga Singgung Proyek IKN

"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," ujar Syaikhu.

Lebih lanjut dalam surat terbuka, PKS memahami pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Bantuan sosial tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. 

Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan; ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan BLT BBM di Jayapura Papua, Berharap Bantuan Dana Bisa Perbaiki Daya Konsumsi

"Bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat?" tutur Syaikhu.

PKS juga memandang pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi. 

Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.

"Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Syaikhu.

Baca Juga: Pengamat: Penurunan Harga BBM Nonsubsidi Hanya Gimik Agar Masyarakat Tak Panik

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan pemerintah masih menghitung terkait rencana kenaikan harga BBM.

Jokowi menyatakan, pemerintah hati-hati dalam menetapkan harga BBM bersubsidi.

Meski belum ditetapkan harga baru, Rabu (31/8/2022). Presiden Jokowi telah membagikan bantuan langsung tunai BBM kepada warga Papua, di Jayapura.