Soal Desakan Mundur dari Ketum PPP, Pengamat: Nasib Suharso Agak Rumit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai gonjang-gonjang di tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belakangan ini akan menentukan nasib Suharso Monoarfa di kursi Ketua Umum partai berlogo Ka'bah tersebut. 

Adi menilai, ketika didesak mundur oleh sejumlah elit PPP, kemampuan manajemen konflik Suharso akan diuji. 

Pasalnya, kata Adi, pidato dia tentang 'amplop kiai' yang memicu konflik internal disebut blunder besar. 

Efeknya, konstituen PPP yang berbasis pesantren tersinggung.

"Pertama, kemampuan manajemen konflik Suharso sangat diuji dalam konteks ini. Pidatonya soal amplop blunder besar dan bikin tersinggung konstituen dan sejumlah Elit PPP. Tentu ini bukan perkara mudah," paparnya saat dihubungi KOMPAS.TV Selasa sore (30/8/2022). 

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menjelaskan, desakan mundur itu akan selesai jika Suharso mampu menyelesaikan suara-suara yang menentangnya di internal partai. 

"Kalau Suharso bisa menjinakkan suara-suara sumbang di dalam, gejolak ini bakal berakhir," paparnya. 

"Sebaliknya, jika suara lantang dari dalam tak bisa diredam, nasib Suharso agat rumit, " sambungnya. 

Baca Juga: Gejolak Internal PPP, Tiga Majelis Tinggi Kirim Surat Kedua Minta Suharso Monarfa Mundur

Merugikan PPP

Adi juga menilai, konflik internal di PPP pada dasarnya bukan pertama. Bahkan, ia menyebut, partai tersebut langganan konflik internal. 

Untuk itu, Suharso pada dasarnya akan melihat itu. Sebab, konflik internal akan merugikan PPP. 

"PPP merupakan partai yang langganan konflik internal," tambahnya. 

"Kedua, pernyataan soal amplop merugikan, sangat merugikan bagi PPP. Baik dari segi citra, konstituen, simpatisan, dan sejumlah pengurus di daerah yang masih berafilisi dengan pesantren dan kyai," sambungnya. 

Apalagi, blunder pidato Suharso Monoarfa tentang amplop kiai yang disamakan dengan Korupsi yang terjadi KPK 15 Agustus 2022 lalu tersebut efeknya besar bagi partai.  

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, setelah melayangkan surat pertama minta Suharso Monaorfa mundur dari kursi Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tiga mejelis tinggi partai kirim kembali surat kedua untuk meminta mundur. 

Surat kedua itu dilayangkan ketiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan setelah surat pertama tidak ditanggapi Monoarfa.

"Permintaan pengunduran ini kepada Saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," demikian isi surat itu.

Baca Juga: Mengingat Janji Suharso Monoarfa Bikin PPP Berjaya, Kini Digugat Mundur Elektabilitas Partai Rendah

Tiga majelis itu terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Surat itu tertanggal 24 Agustus 2022, sedangkan surat pertama dilayangkan Senin 22 Agustus 2022. 

Surat ditandatangani Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono.

Para ketua majelis itu dalam surat itu menyebutkan, Monoarfa sebagai ketum mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.

Pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kyai, danti, dan para pendukung PPP.

Adapun Suharso yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas itu pun menanggapi santai desakan agar dirinya mundur dari jabatan orang nomor satu di partai berlambang Ka'bah tersebut. 

"Enggak perlu saya respons saya enggak terima suratnya,” kata Suharso kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

Menurut dia, desakan agar dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP tidak sesuai dengan mekanisme partai. 

“Itu enggak sesuai mekanisme aja,” ujarnya.

Baca Juga: Mengingat Janji Suharso Monoarfa Bikin PPP Berjaya, Kini Digugat Mundur Elektabilitas Partai Rendah