Penasihat Ahli Sebut Penonaktifan Kapolri Tak Tepat: Sudah Berbuat Banyak, Diberhentikan, Tidak Adil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan penonaktifan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dinilai tidak tepat. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Staf Ahli Kapolri Irjen (Purn) Aryanto Sutadi di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurutnya, setidaknya ada tiga alasan yang menyatakan bahwa usulan penonaktifan tersebut tidak tepat.

Baca Juga: Alasan Demokrat Minta Kapolri Dinonaktif: Bohongi Publik hingga Tak Kuat Lawan Kerajaan Ferdy Sambo

Pertama, aspek manfaat. Aryanto menjelaskan, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Polri sudah menetapkan lima tersangka. Pun, sudah 83 personel diperiksa terkait pelanggaran kode etik profesi.

Bahkan, penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah selesai dan saat ini berkas pemeriksaan empat tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

"Meski di awal agak lambat, tetapi setelah diumumkan para tersangka, Bharada E, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi ini, sudah clear semua. Tidak ada alasan untuk menggantikan Kapolri hanya karena kasus ini tuntas," ujarnya di program Kompas Petang KOMPAS TV, Selasa (23/8/2022).

Aspek kedua, yakni soal legalitas. Aryanto menjelaskan, dari sisi legalitas, penonaktifan Kapolri hanya karena melakukan kebohongan dalam kasus Brigadir J, sangat lemah.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR Tak Setuju Kapolri Dinonaktifkan: Apakah dengan Diganti Semakin Baik?

Aryanto mengingatkan, Kapolri merupakan pejabat negara yang memiliki mekanisme dalam pengangkatannya. Begitu juga proses penonaktifan atau pemberhentiannya.

Menurutnya, usulan yang disampaikan secara anggota perorangan bukan berarti mewakili DPR seluruhnya. 

"Kapolri ini kan pejabat, bukan orang sembarangan. Berhentinya harus ada proses paling tidak pakai kode etik atau hukum. Apalagi usulan disampaikan perorangan, bukan DPR," ujar Aryanto.

Baca Juga: Alasan Mahfud Tolak Tanggapi Usul Penonaktifan Kapolri yang Dilontarkan Benny Harman

Ketiga, soal keadilan. Menurut Aryanto, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Jenderal Listyo menjadi pihak terdepan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri dengan membentuk tim khusus.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Polri juga berupaya menjawab kejanggalan yang muncul di kalangan publik terkait kasus kematian Brigadir J.

Bahkan, Kapolri tidak segan untuk memeriksa 83 personel yang diduga tidak profesional dalam penanganan penyidikan perkara pembunuhan Brigadir J serta memerintahkan seluruh kapolda untuk memberantas perjudian.

Baca Juga: PPP: Penonaktifan Kapolri Justru Timbulkan Kontroversi Baru di Kasus Brigadir J

Diketahui, perjudian menjadi salah satu isu lain yang muncul di kalangan publik dan disebut-sebut melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

"Saya kira Kapolri sudah berbuat banyak, lalu diberhentikan, itu dari aspek keadilan, tidak ada (keadilan). Sangat tidak perlu penonaktifan Kapolri," ujar Aryanto.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Benny Kabul Harman meminta Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan dari jabatan Kapolri, dan digantikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Usul kader Partai Demokrat itu dilontarkan dalam rapat bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Senin (22/8/2022).

Adapun Benny menilai Polri melakukan kebohongan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.